PALANGKA RAYA (ANTARA) - Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nurhalina menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan ada media di provinsi setempat yang memihak kepada salah satu peserta Pemilu 2024.
"Jadi, kami sangat bersyukur ketiadaan media memihak ke salah satu peserta pemilu, dan justru memberikan hak yang sama kepada semua," kata Nurhalina usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Palangka Raya, Kamis.
Dirinya juga mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada media dan insan pers yang ada di provinsi setempat, karena telah mendukung dan membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Komisioner Bawaslu Kalteng itu pun berharap melalui konsolidasi media yang dilaksanakan bersama 50 jurnalis di Kota Palangka Raya, semakin menguatkan hubungan dan komunikasi yang telah terjalin secara baik selama ini, sembari menegaskan bahwa pihaknya membuka diri seluas-luasnya kepada awak media untuk pemberitaan terkait hasil Pemilu.
"Di Bawaslu kita memiliki data informasi terkait dengan hasil hitung, baik rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten," beber Nurhalina.
Dalam konsolidasi yang menghadirkan narasumber salah seorang jurnalis LKBN ANTARA Kalteng Jaya Manurung, Nurhalina menjelaskan, jika konsolidasi ini guna menyamakan persepsi antara penyelenggara pemilu dan media selaku penyedia informasi. Untuk itu ia berharap, media dapat memberikan pemberitaan yang berimbang.
Berimbang yang dimaksud, yakni tidak hanya memberitakan satu peserta pemilu tertentu saja, melainkan dapat juga mengkamodasi semua kontestan, baik yang beruntung maupun tidak beruntung pada Pemilu 2024.
"Sejatinya pers ini merupakan tiang demokrasi dan juga menjadi agen perubahan," ucapnya.
Baca juga: Ketua Bawaslu RI akui terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024
Sementara itu, Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pencegahan, Parmas dan Humas) Bawaslu Kalteng, Siti Wahidah mengatakan, media merupakan sumber corong yang bisa memberikan satu informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu sesungguhnya apa yang terjadi.
Sebaliknya, media juga dapat dengan mudah memprovokasi masyarakat melalui informasi dan berita yang berunsur hoaks. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap isi berita yang ada di media sangat tinggi.
Untuk itu media diminta tidak membuat berita hoaks hanya untuk meraup keuntungan pribadi melalui momen Pemilu 2024. hakekatnya, pemilu merupakan ajang pesta demokrasi yang dinanti masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan pilihan hati.
"Harapannya media menepis hoaks, masyarakat tentunya akan senantiasa berita yang keluar dari media," demikian Siti Wahidah.
Baca juga: Bawaslu RI telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 14 TPS di Kalteng laksanakan PSU
Baca juga: Bawaslu Murung Raya temukan dugaan pelanggaran netralitas ASN
"Jadi, kami sangat bersyukur ketiadaan media memihak ke salah satu peserta pemilu, dan justru memberikan hak yang sama kepada semua," kata Nurhalina usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Palangka Raya, Kamis.
Dirinya juga mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada media dan insan pers yang ada di provinsi setempat, karena telah mendukung dan membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Komisioner Bawaslu Kalteng itu pun berharap melalui konsolidasi media yang dilaksanakan bersama 50 jurnalis di Kota Palangka Raya, semakin menguatkan hubungan dan komunikasi yang telah terjalin secara baik selama ini, sembari menegaskan bahwa pihaknya membuka diri seluas-luasnya kepada awak media untuk pemberitaan terkait hasil Pemilu.
"Di Bawaslu kita memiliki data informasi terkait dengan hasil hitung, baik rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten," beber Nurhalina.
Dalam konsolidasi yang menghadirkan narasumber salah seorang jurnalis LKBN ANTARA Kalteng Jaya Manurung, Nurhalina menjelaskan, jika konsolidasi ini guna menyamakan persepsi antara penyelenggara pemilu dan media selaku penyedia informasi. Untuk itu ia berharap, media dapat memberikan pemberitaan yang berimbang.
Berimbang yang dimaksud, yakni tidak hanya memberitakan satu peserta pemilu tertentu saja, melainkan dapat juga mengkamodasi semua kontestan, baik yang beruntung maupun tidak beruntung pada Pemilu 2024.
"Sejatinya pers ini merupakan tiang demokrasi dan juga menjadi agen perubahan," ucapnya.
Baca juga: Ketua Bawaslu RI akui terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024
Sementara itu, Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pencegahan, Parmas dan Humas) Bawaslu Kalteng, Siti Wahidah mengatakan, media merupakan sumber corong yang bisa memberikan satu informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu sesungguhnya apa yang terjadi.
Sebaliknya, media juga dapat dengan mudah memprovokasi masyarakat melalui informasi dan berita yang berunsur hoaks. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap isi berita yang ada di media sangat tinggi.
Untuk itu media diminta tidak membuat berita hoaks hanya untuk meraup keuntungan pribadi melalui momen Pemilu 2024. hakekatnya, pemilu merupakan ajang pesta demokrasi yang dinanti masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan pilihan hati.
"Harapannya media menepis hoaks, masyarakat tentunya akan senantiasa berita yang keluar dari media," demikian Siti Wahidah.
Baca juga: Bawaslu RI telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 14 TPS di Kalteng laksanakan PSU
Baca juga: Bawaslu Murung Raya temukan dugaan pelanggaran netralitas ASN