Fisipol UMPR perkuat konsentrasi keilmuan mahasiswa melalui kuliah kepakaran

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (Fisipol UMPR) berupaya memperkuat konsentrasi keilmuan bidang administrasi negara dan kebijakan publik para mahasiswanya melalui kuliah kepakaran.

 

"Dalam rangka memperkuat konsentrasi keilmuan administrasi negara, ada konsentrasi kebijakan publik, pada kuliah kepakaran ini kami menghadirkan Prof Dr Evi Satispi selaku Dekan FISIP UM Jakarta," kata Dekan Fisipol UMPR Dr Irwani di Palangka Raya, Jumat.

 

Dia menerangkan, kuliah kepakaran bertema "public policy formulation based on scientific data" ini diikuti langsung 250 dosen dan mahasiswa semester empat dan enam. Selain itu juga disiarkan melalui channel youtube Fisipol UMPR secara langsung.

 

"Sehingga kegiatan hari ini tidak hanya dapat diikuti mahasiswa dan dosen, tetapi juga menjangkau alumni, mahasiswa lainnya serta pihak terkait lain untuk mengembangkan wawasan dan keilmuannya," kata Irwani.

Baca juga: UMPR-LAN kolaborasi pelatihan dan pengembangan kompetensi

 

Rektor UMPR Dr Muhammad Yusuf mengatakan, Kalteng merupakan provinsi terluas setelah Papua dan Kalimantan Timur dimekarkan.

 

Dengan jumlah penduduk berdasar data sensus yang mencapai 2,7 juta dan terus berkembang sampai saat ini, konsentrasi penduduk di provinsi Kalteng tidak hanya berpusat pada daerah ibu kota kabupaten/kota.

 

"Saat ini, konsentrasi penduduk juga mulai merambah di kawasan kota baru atau sekitar kawasan perusahaan," kata Yusuf. Fisipol UMPR perkuat konsentrasi keilmuan mahasiswa melalui kuliah kepakaran di Palangka Raya, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/Rendhik Andika)

 

Dia mencontohkan, seperti di daerah Sebabi Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian juga di Kecamatan Pangkalan Lada dan di Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi pusat ekonomi dan pertumbuhan penduduk baru selain di ibu kota kabupaten/kota.

 

Oleh karena itu, menurut Yusuf, kebijakan publik di Kalteng tak cukup jika hanya didasarkan pada data-data formal yang memotret kondisi perkotaan, tapi harus melalui data dukung yang lebih general.

 

"Maka selain big data, kebijakan publik pemerintah juga memerlukan data data berbasis keilmuan dan perkembangan agar kebijakan yang ditetapkan tidak terlambat serta relevan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat," katanya.

 

Untuk itu, kuliah kepakaran menjadi salah satu upaya UMPR untuk memperkuat dan memperkaya keilmuan bidang administrasi negara dan kebijakan publik pada pihak-pihak terkait.

Baca juga: UMPR dapat bantuan Program Pembelajaran Digital Kemendkbudristek

Baca juga: Fisipol UMPR-Pemkab Lamandau kerja sama tingkatkan kapasitas ASN

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya gelar aksi bela Palestina