Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah Presiden RI Joko Widodo menyibukkan diri sehingga menjadi alasan tidak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.
Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memang memiliki jadwal "seabrek", termasuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
"Kalau tahu ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh jadwal, termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, dan Aceh," kata Ngabalin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ngabalin mengatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki kewenangan dan keputusan internal untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada tanggal 24—26 Mei 2024.
Meski demikian, dia membantah ada pernyataan Presiden Jokowi yang menyibukkan diri.
Ia meminta agar pihak lain tidak menyebarkan berita bohong, apalagi saat situasi politik sudah tenang usai Pilpres 2024 dan keputusan KPU terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ya, namanya juga Presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukkan diri, namanya Presiden seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin.
Adapun PDI Perjuangan tengah menyiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional V pada bulan Mei 2024.
Rakernas V PDI Perjuangan disebut menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini juga termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.
Tidak hanya itu, di dalam rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.
Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memang memiliki jadwal "seabrek", termasuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
"Kalau tahu ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh jadwal, termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, dan Aceh," kata Ngabalin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ngabalin mengatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki kewenangan dan keputusan internal untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada tanggal 24—26 Mei 2024.
Meski demikian, dia membantah ada pernyataan Presiden Jokowi yang menyibukkan diri.
Ia meminta agar pihak lain tidak menyebarkan berita bohong, apalagi saat situasi politik sudah tenang usai Pilpres 2024 dan keputusan KPU terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ya, namanya juga Presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukkan diri, namanya Presiden seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin.
Adapun PDI Perjuangan tengah menyiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional V pada bulan Mei 2024.
Rakernas V PDI Perjuangan disebut menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini juga termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.
Tidak hanya itu, di dalam rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.