Palangka Raya (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menggelar kuliah umum bertema "Building a Sustainable Future: Dialogue on Social and Environmental Justice in Kalimantan".
Acara itu dibuka langsung oleh Dekan Fisipol UMPR, Dr Irwani, di Palangka Raya. Kuliah umum tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Bonn, Jerman, Prof Dr Kristani Grobmann.
"Acara ini diikuti oleh mahasiswa Fisipol dari jenjang sarjana (S1) hingga magister (S2), serta tujuh PNS dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah," kata Irwani.
Dalam sambutannya, Dekan Irwani menyampaikan bahwa kuliah umum kali ini dilaksanakan pada minggu pertama semester baru dan di luar perkiraan panitia, jumlah peserta yang hadir melebihi target yang telah disiapkan.
“Melalui kuliah umum ini, kami berharap akan muncul wawasan baru, ide-ide segar, serta rekomendasi yang lahir dari dialog ini bersama Prof. Kristina, terutama terkait perhatian kita terhadap lingkungan di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, sehingga perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang sangat mendesak.
“Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan kita adalah hal paling mendesak, dan rekomendasi yang lahir dari kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” tambahnya.
Selain itu, dalam kuliah umum ini, banyak mahasiswa S2 Administrasi Publik yang datang dari daerahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Turut hadir pula H. Rudianur, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), bersama sejumlah mahasiswa dari Kotim.
Rudianur mengatakan bahwa kuliah umum ini sangat sayang untuk dilewatkan, mengingat topik yang dibahas bisa menjadi kajian strategis di masa depan, selain juga memberikan tambahan pengetahuan mengenai keberlanjutan lingkungan, khususnya di Kalimantan Tengah.
“Kuliah tak selalu dilakukan di dalam kelas, dialog-dialog seperti ini dibutuhkan guna merangsang ide serta gagasan agar keberlangsungan pembangunan tidak merusak lingkungan,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof Dr Kristani Grobmann menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal dan sektor swasta.
“Tantangan besar yang dihadapi antara lain deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan karet, kesulitan akses masyarakat lokal terhadap pasar dan sumber daya, pendidikan dan keterampilan terkait literasi lingkungan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan,” katanya.
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyambut baik penyelenggaraan kuliah umum ini dan berharap keikutsertaan PNS Inspektorat Daerah dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“PNS Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa meningkatkan pengembangan kompetensi, baik untuk pejabat struktural maupun fungsional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Saring juga menambahkan, partisipasi PNS dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, khususnya terkait isu keadilan sosial dan lingkungan.
Acara itu dibuka langsung oleh Dekan Fisipol UMPR, Dr Irwani, di Palangka Raya. Kuliah umum tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Bonn, Jerman, Prof Dr Kristani Grobmann.
"Acara ini diikuti oleh mahasiswa Fisipol dari jenjang sarjana (S1) hingga magister (S2), serta tujuh PNS dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah," kata Irwani.
Dalam sambutannya, Dekan Irwani menyampaikan bahwa kuliah umum kali ini dilaksanakan pada minggu pertama semester baru dan di luar perkiraan panitia, jumlah peserta yang hadir melebihi target yang telah disiapkan.
“Melalui kuliah umum ini, kami berharap akan muncul wawasan baru, ide-ide segar, serta rekomendasi yang lahir dari dialog ini bersama Prof. Kristina, terutama terkait perhatian kita terhadap lingkungan di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, sehingga perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang sangat mendesak.
“Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan kita adalah hal paling mendesak, dan rekomendasi yang lahir dari kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” tambahnya.
Selain itu, dalam kuliah umum ini, banyak mahasiswa S2 Administrasi Publik yang datang dari daerahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Turut hadir pula H. Rudianur, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), bersama sejumlah mahasiswa dari Kotim.
Rudianur mengatakan bahwa kuliah umum ini sangat sayang untuk dilewatkan, mengingat topik yang dibahas bisa menjadi kajian strategis di masa depan, selain juga memberikan tambahan pengetahuan mengenai keberlanjutan lingkungan, khususnya di Kalimantan Tengah.
“Kuliah tak selalu dilakukan di dalam kelas, dialog-dialog seperti ini dibutuhkan guna merangsang ide serta gagasan agar keberlangsungan pembangunan tidak merusak lingkungan,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof Dr Kristani Grobmann menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal dan sektor swasta.
“Tantangan besar yang dihadapi antara lain deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan karet, kesulitan akses masyarakat lokal terhadap pasar dan sumber daya, pendidikan dan keterampilan terkait literasi lingkungan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan,” katanya.
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyambut baik penyelenggaraan kuliah umum ini dan berharap keikutsertaan PNS Inspektorat Daerah dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“PNS Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa meningkatkan pengembangan kompetensi, baik untuk pejabat struktural maupun fungsional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Saring juga menambahkan, partisipasi PNS dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, khususnya terkait isu keadilan sosial dan lingkungan.