Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menghadiri sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin.
Sidang kabinet paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam sidang kabinet tersebut dibahas mengenai keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. Sidang kabinet hari ini merupakan sidang kabinet paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Sebelum menghadiri sidang kabinet, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/8) Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain itu, Anas juga meninjau menara hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 menara hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.
Dari 47 menara tersebut, jumlah menara yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal sebanyak 29 menara atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati prajurit TNI dan anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices, yaitu pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antarrumpun kementerian/lembaga)
Skema kantor berbagi ini mengedepankan konektivitas antarkementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," kata Anas dalam keterangannya.
Selain meninjau KIPP IKN dan menara hunian ASN, Anas turut mendampingi Presiden RI meninjau embung MBH.
Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sidang kabinet paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam sidang kabinet tersebut dibahas mengenai keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. Sidang kabinet hari ini merupakan sidang kabinet paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Sebelum menghadiri sidang kabinet, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/8) Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain itu, Anas juga meninjau menara hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 menara hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.
Dari 47 menara tersebut, jumlah menara yang akan ditempati untuk pegawai ASN pada tahap awal sebanyak 29 menara atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati prajurit TNI dan anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices, yaitu pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antarrumpun kementerian/lembaga)
Skema kantor berbagi ini mengedepankan konektivitas antarkementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," kata Anas dalam keterangannya.
Selain meninjau KIPP IKN dan menara hunian ASN, Anas turut mendampingi Presiden RI meninjau embung MBH.
Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.