Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) membedah 20 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Pada 2024 kita telah menyelesaikan 20 program peningkatan rumah layak huni yang tersebar di wilayah Palangka Raya," kata Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Sabtu.
Program yang menjadi kegiatan rutin tahunan ini yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.
Dia mengatakan, program peningkatan rumah layak huni ini disiapkan dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya memerlukan perbaikan.
"Perbaikan yang dilakukan ini meliputi perbaikan komponen utama rumah seperti atap, lantai, dan dinding, dengan tujuan agar rumah tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan," kata wanita berhijab itu.
Dia menambahkan, pemerintah Kota Palangka Raya sangat memperhatikan kondisi tempat tinggal warganya. Pihaknya juga ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki hunian yang layak, aman dan sehat.
"Kami juga berharap program ini dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Palangka Raya," kata Hera.
Baca juga: Ketersediaan bahan pangan di Palangka Raya aman meski musim kemarau
Dia menerangkan, program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
"Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih baik," katanya.
Hera menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka RTLH di Palangka Raya adalah faktor ekonomi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.
Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu membeli rumah yang layak dan akhirnya terpaksa tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
"Kami menyadari bahwa permasalahan ini tidak bisa diatasi hanya dengan satu solusi. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan tentunya dukungan dari seluruh elemen masyarakat," demikian kata Hera.
Baca juga: Sebanyak 130 pelaku IKM di Palangka Raya dibekali standarisasi permodalan
Baca juga: Meriahkan HUT ke-79 RI Korpri gelar turnamen catur
Baca juga: Disdik Palangka Raya: Guru dan orang tua sinergi cegah kekerasan terhadap anak
"Pada 2024 kita telah menyelesaikan 20 program peningkatan rumah layak huni yang tersebar di wilayah Palangka Raya," kata Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Sabtu.
Program yang menjadi kegiatan rutin tahunan ini yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.
Dia mengatakan, program peningkatan rumah layak huni ini disiapkan dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya memerlukan perbaikan.
"Perbaikan yang dilakukan ini meliputi perbaikan komponen utama rumah seperti atap, lantai, dan dinding, dengan tujuan agar rumah tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan," kata wanita berhijab itu.
Dia menambahkan, pemerintah Kota Palangka Raya sangat memperhatikan kondisi tempat tinggal warganya. Pihaknya juga ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki hunian yang layak, aman dan sehat.
"Kami juga berharap program ini dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Palangka Raya," kata Hera.
Baca juga: Ketersediaan bahan pangan di Palangka Raya aman meski musim kemarau
Dia menerangkan, program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
"Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih baik," katanya.
Hera menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka RTLH di Palangka Raya adalah faktor ekonomi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.
Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu membeli rumah yang layak dan akhirnya terpaksa tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
"Kami menyadari bahwa permasalahan ini tidak bisa diatasi hanya dengan satu solusi. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan tentunya dukungan dari seluruh elemen masyarakat," demikian kata Hera.
Baca juga: Sebanyak 130 pelaku IKM di Palangka Raya dibekali standarisasi permodalan
Baca juga: Meriahkan HUT ke-79 RI Korpri gelar turnamen catur
Baca juga: Disdik Palangka Raya: Guru dan orang tua sinergi cegah kekerasan terhadap anak