Palangka Raya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyinergikan pengelolaan opsen atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Kami telah melaksanakan rakor yang menjadi langkah penting untuk bersama-sama menyatukan persepsi dan pelaksanaan pengelolaan opsen ini bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Widanarni di Palangka Raya, Selasa.
Dia menegaskan, sinergi bersama setiap pemerintah kabupaten dan kota sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan opsen PKB, serta BBNKB dan opsen BBNKB.
Salah satu bentuk sinergi tersebut berupa sharing pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
Baca juga: Gubernur beri ruang dialog bagi masyarakat di Kalteng
Baca juga: Gubernur beri ruang dialog bagi masyarakat di Kalteng
Ketentuan lebih lanjut berkaitan implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB diatur dalam peraturan kepala daerah (perkada) provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
"Untuk memastikan pemungutan opsen yang dimulai 5 Januari 2025 berjalan baik dan sinergis, harus dilakukan penyusunan peraturan gubernur mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB, termasuk di dalamnya mengatur sinergi pemungutan opsen," jelasnya.
Kemudian mendukung pelaksanaannya dengan menyusun perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait optimalisasi pemungutan pajak serta sinergi pemungutan opsen.
"Sinergi pemungutan opsen yang berupa sinergi pendanaan dan sinergi kegiatan, diuraikan dalam perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen," jelasnya.
Selanjutnya memastikan sinergi kegiatan dan sinergi pendanaan pemungutan opsen telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2025 pada masing-masing pemerintah daerah.
"Juga melakukan uji coba pelaksanaan opsen PKB, opsen BBNKB dan opsen Pajak MBLB bersama Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi bank presepsi atau bank pembangunan daerah," urainya.
Baca juga: Terobosan Kalteng promosikan produk unggulan pada The 5th Lifestyle Week Osaka
Baca juga: Pemprov Kalteng sidak sejumlah pasar jaga harga bapok tetap stabil
Baca juga: Gubernur kukuhkan Shalahudin sebagai Pjs Bupati Kotim
Baca juga: Terobosan Kalteng promosikan produk unggulan pada The 5th Lifestyle Week Osaka
Baca juga: Pemprov Kalteng sidak sejumlah pasar jaga harga bapok tetap stabil
Baca juga: Gubernur kukuhkan Shalahudin sebagai Pjs Bupati Kotim