Jakarta (ANTARA) - Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dalam melaksanakan program peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BPOM.
Sinergisitas itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Kepala BPOM Taruna Ikrar dan jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Taruna menjelaskan bahwa BPOM mendapatkan tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan peran terhadap UMKM, salah satunya dengan mempermudah registrasi agar UMKM bisa mendapatkan sertifikasi dan naik kelas.
Saat ini, kata dia, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 66 juta. Adapun UMKM yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat tradisional, jamu-jamuan, dan lain-lain berjumlah kurang lebih 18 juta.
“Dalam konteks yang poin sekarang, yang real datanya, yaitu 4,7 juta pelaku usaha di bidang obat makanan dan sebagainya,” ucapnya.
Dalam membantu UMKM yang banyak tersebut, dia mengaku bahwa ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BPOM.
“Kita punya unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia jumlahnya cuma 76. Kemudian, kita punya pegawai di seluruh Indonesia cuma 6.700 orang,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak Polri yang memiliki ratusan ribu personel di sejumlah daerah, untuk berkolaborasi melalui pendampingan UMKM.
“Kita ingin berkolaborasi untuk hal ini, untuk bekerja lebih giat lagi dalam mencapai target tadi karena dengan asumsi kalau UMKM-nya naik kelas, tentu akan mempunyai trigger reward kepada ekonomi nasional kita yang sangat besar,” ujarnya.
Atas ajakan tersebut, Kapolri menyatakan bahwa personel kepolisian siap membantu BPOM dalam memberikan pendampingan dalam upaya meningkatkan peran UMKM.
“Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan sehingga pencapaian target UMKM bisa bertambah dan UMKM bisa naik kelas. Tentunya juga akan mendorong pemasukan bagi negara sekaligus terus bisa mengembangkan dan mendorong pelaku usaha untuk terus bisa bertumbuh di Indonesia,” ucapnya.