Pengawasan produk ilegal diperketat oleh BPOM di Indonesia

id BPOM, Pengawasan, produk ilegal, diperketat, Indonesia, Kalteng

Pengawasan produk ilegal diperketat oleh BPOM di Indonesia

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (tengah) didampingi Kepala Balai Besar POM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar (kiri) dan Kadis Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Alo (kanan) menunjukkan sejumlah produk farmasi ilegal saat rilis hasil penindakan gudang sediaan farmasi ilegal di Kantor BBPOM di Jakarta, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025). BPOM bersama Polda Metro Jaya mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal skala besar di Jakarta Barat dengan menyita barang bukti senilai Rp2,74 miliar yang terdiri dari 15 item obat tanpa izin edar/TIE (4.027 kemasan), 29 item obat bahan alam (OBA) TIE (3.151 kemasan), serta 21 item (1.899 kemasan) suplemen kesehatan TIE dari gudang yang telah beroperasi selama empat tahun tersebut dan menangkap seorang pelaku yang berperan sebagai pemasok berinisial MU. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bahwa pengawasan produk ilegal di Indonesia sangat ketat hingga ke akar rumput.

"Kita serius menumpas apa yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ilegal, dan itu komitmen BPOM," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam temu media di Jakarta, Kamis.

Taruna mengatakan pengawasan yang ketat dimaksudkan agar seluruh produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat dapat dipastikan aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak jalur bagi para oknum masuk dan mengedarkan barang-barang ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut bahwa satu dari 10 produk medis yang beredar di negara berkembang adalah produk yang tidak sesuai standar atau dipalsukan.

Atas dasar itu, BPOM kemudian bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait seperti kepolisian untuk melacak dan menangkap para pelaku. Beberapa kedeputian di bawah BPOM pun dipimpin oleh jenderal di kepolisian, yang menurutnya dapat menggerakkan personel polisi hingga pelosok daerah.

BPOM turut melibatkan ratusan ribu kader dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal dan meningkatkan edukasi pada masyarakat untuk cermat dalam memilih produk.

Komitmen BPOM dalam memberantas produk ilegal juga dapat dilihat melalui kerja sama yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan kefarmasian yang ada di Indonesia serta pihak dari luar negeri, misalnya WHO.

Selain melalui pengawasan di lapangan dan penegakan aturan, Taruna menyatakan telah melakukan pelacakan yang intens baik di tautan-tautan yang tercantum di suatu situs, maupun pasar e-commerce.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir BPOM telah mencabut sekitar 1,35 juta tautan yang mengedarkan produk ilegal pada masyarakat. Sementara pada bulan Juli 2025, sebanyak 190 ribu tautan kembali ditemukan dan ditindak.

Tak hanya itu, Taruna memastikan grup-grup dalam WhatsApp yang dijadikan media untuk menarik pembeli dari tiap individu juga mampu BPOM lacak.

"Kita pertahankan seluruh obat dan makanan betul-betul memiliki keamanan, kualitas, dan khasiat yang betul-betul bagus untuk memasuki hidup di mana Indonesia juga bisa," ucap dia.


Pewarta :
Editor : Admin Portal
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.