Palangka Raya (ANTARA) - Rektor Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr Ir Salampak MS, mendorong adanya kolaborasi yang baik antar seluruh pihak di daerah setempat dalam menangani isu lingkungan.
"Beberapa waktu lalu saya menghadiri forum rektor yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia mengungkapkan, dalam forum yang mengangkat tema 'Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' itu, menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Forum tersebut dihadiri oleh 39 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari berbagai daerah, termasuk Universitas Palangka Raya (UPR). Rektor UPR, Prof Dr Ir Salampak MS hadir bersama Kepala Unit Pengelolaan Lahan Gambut UPR, Dr Ir Adi Jaya MSi. Kehadiran mereka membawa masukan akademik dari Regional Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan isu lingkungan paling kompleks di Indonesia.
Salampak mengungkapkan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam perumusan kebijakan lingkungan.
"Menteri juga mengungkapkan sekitar 80 hingga 90 persen kebijakan KLH/BPLH disusun berdasarkan kajian ilmiah, sehingga peran dunia akademik menjadi sangat vital dalam mendukung arah pembangunan nasional yang berkelanjutan," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Salampak menyampaikan pentingnya membangun Science-Policy Task Force atau Gugus Tugas Kebijakan Sains di tingkat nasional maupun regional.
Menurutnya, kelompok ini dapat memberikan masukan strategis berbasis bukti ilmiah, seperti mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk program food estate di Kalimantan.
"Sudah waktunya universitas tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga aktor aktif dalam menyusun arah kebijakan lingkungan. Lewat gugus tugas ini, kita dapat memberikan masukan reguler kepada pemerintah secara sistematis," ujarnya.
Baca juga: BEM FKIP UPR wujudkan Panarung sebagai kelurahan digital
Ia juga mengusulkan pembentukan Shared Database Spasial, yaitu platform data spasial terintegrasi yang menghimpun seluruh data dari universitas di Kalimantan.
Basis data ini akan memuat informasi seperti data D3TLH, ekoregion, dan dokumen RPPLH yang bisa menjadi acuan tunggal dalam perencanaan pembangunan.
"Dengan satu platform bersama, kita bisa mencegah konflik pemanfaatan ruang dan memperkuat perencanaan berbasis ekosistem," tuturnya.
Tak hanya itu, UPR juga mendorong lahirnya Program KKN Tematik Kolaboratif antar kampus yang berfokus pada isu lingkungan. Program ini bisa melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam kegiatan restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, hingga edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah desa.
Salampak menilai, pendekatan kolaboratif lintas kampus dan lintas sektor adalah kunci keberhasilan agenda lingkungan hidup ke depan.
"Kolaborasi adalah jalan tengah antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan kebijakan berbasis bukti di lapangan," demikian Salampak.
Baca juga: Gubernur Kalteng bekali mahasiswa KKN dengan bantuan sembako
Baca juga: Fapertahut UMPR gelar Pelatihan Budidaya Hidroponik, bangun kompetensi mahasiswa dan dukung ketahanan pangan
Baca juga: Pemkab Bartim bersama UPR kaji pengelolaan keuangan pemerintahan desa
Baca juga: Gubernur Kalteng sebut pentingnya pendidikan dan karakter bagi pemuda