Sampit (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2025, walaupun sejumlah daerah lain menaikkan tarif tersebut.
"Di daerah-daerah lain memang lagi ramai terkait kenaikan PBB-P2, tapi untuk daerah kita alhamdulillah tidak ada," kata Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah di Sampit, Selasa.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif PBB-P2 merupakan kebijakan masing-masing daerah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kenaikan tarif yang terjadi di beberapa daerah juga akan terjadi di Kotim.
Pemerintah Kabupaten Kotim memilih untuk tidak menaikkan PBB-P2 lantaran pada 2019 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di daerah itu sudah cukup tinggi. Jika disesuaikan atau dimutakhirkan lagi dengan harga pasar saat ini, maka akan terjadi lonjakan besar yang berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat.
"Karena saat itu, kami melihat dari perhitungan NJOP kalau misalkan dalam satu kawasan atau jalan itu tarif PBB yang sebelumnya Rp700.000 jika dimutakhirkan sesuai harga pasar menjadi Rp7.000.000," beber dia.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah daerah memberikan stimulus berupa penetapan NJOP hanya 20 persen dari harga pasar. Dengan demikian, kenaikan tidak sampai ratusan persen dan hanya berlaku di zona tertentu.
Kenaikan tersebut hanya untuk zona bisnis di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, itupun sekitar 20 persen dari NJOP sebelumnya.
Baca juga: Disdik Kotim berharap prestasi di ajang bergengsi terus meningkat
"Memang kalau disesuaikan harga pasar cukup tinggi. Tetapi kita melihat kondisi masyarakat. Pemerintah daerah juga menganalisa, sehingga kita tidak langsung menyesuaikan perhitungan kenaikan NJOP dengan harga seperti yang di undang-undang," ujarnya.
Sehubungan dengan PBB-P2 ini, ia menyebut bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah cukup baik. Terlebih kini pembayaran pajak bisa dilakukan secara online, sehingga wajib pajak tidak perlu repot datang ke kantor Bapenda.
Berdasarkan dashboard pendapatan pada laman resmi Bapenda Kotim tercatat target PBB-P2 Kotim tahun ini sebesar Rp10 miliar dan per 19 Agustus 2025 realisasinya sudah mencapai 81,98 persen.
"Insyaallah, sisa dari target itu bisa kita capai sebelum akhir tahun ini, karena dari data tahun sebelumnya pun untuk realisasi PBB-P2 ini cukup baik," demikian Ramadansyah.
Baca juga: Wabup Kotim: Masyarakat juga bertanggung jawab mencegah banjir di permukiman
Baca juga: Wabup Kotim apresiasi partisipasi pengusaha meriahkan HUT RI
Baca juga: Terpilih aklamasi, Riskon Fabiansyah bertekad majukan pencak silat Kotim