Pulang Pisau (ANTARA) - Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pulang Pisau Suprapto menilai rencana penggabungan dan penataan perangkat daerah bisa berjalan efektif, efisien serta tepat fungsi dan ukuran dengan menerapkan konsep miskin struktur kaya fungsi.
“Fraksi Golkar berpandangan penataan perangkat daerah harus menyesuaikan visi, misi, serta program prioritas pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Suprapto di Pulang Pisau, Senin.
Fraksi Golkar menegaskan dukungan terhadap prinsip penataan organisasi perangkat daerah dengan konsep miskin struktur kaya fungsi, sepanjang semua urusan dapat terbagi secara jelas, serta mendukung revisi Perda untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami menilai revisi Perda ini penting dibahas agar menghasilkan peraturan daerah yang rasional, proporsional, efektif, serta efisien demi kepentingan masyarakat Pulang Pisau,” ucapnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti juga persoalan belum optimalnya sinergi pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, serta permasalahan kepegawaian yang masih perlu perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan publik berjalan lebih maksimal.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Mastuni mengungkapkan bahwa pihaknya berharap perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat membuat kelembagaan berfungsi lebih optimal serta efisien.
“Kami berharap perubahan Perda ini benar-benar meningkatkan pelayanan publik secara efektif, sehingga masyarakat Pulang Pisau dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan kelembagaan yang disusun,” ungkap Mastuni.
Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Pulang Pisau Dewi Sartika juga menyampaikan Fraksi PPP pada prinsipnya menerima raperda tersebut dan siap membahasnya dalam rapat gabungan dengan pihak eksekutif sesuai agenda resmi.
“Kami memberikan sejumlah saran, diantaranya penyusunan dokumen Raperda yang lebih lengkap agar dapat dipelajari tiap fraksi lebih awal sehingga kualitas produk hukum daerah dapat lebih terjamin,” jelas Dewi Sartika.
Baca juga: Bupati Pulpis harap lomba dayung perahu naga lahirkan atlet berprestasi
Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya regulasi daerah tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan. Pihaknya menekankan perhatian pada pemeliharaan fasilitas publik, termasuk perawatan lampu hias di kawasan Jalan Rey II.
“Banyak lampu-lampu di Jalan Abel gawei yang sudah tidak berfungsi dan perlu segera diperbaiki, karena selain faktor estetika juga berkaitan dengan kenyamanan serta keamanan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut,” tambahnya.
Fraksi NasDem Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Dwi Erlina menyampaikan perangkat daerah harus dapat berfungsi lebih efektif agar pelayanan masyarakat semakin optimal, sejalan dengan tujuan pembentukan organisasi daerah.
“Kami dapat menerima pidato pengantar Raperda ini dan siap membahas lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi serta eksekutif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” kata Dwi Erlina.
Fraksi PKB dan PAN DPRD Pulang Pisau yang disampaikan Juru Bicara Hernal Ikis, menekankan penyesuaian nomenklatur sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 penting demi reformasi birokrasi.
“Kami menyambut baik penyederhanaan nomenklatur organisasi perangkat daerah karena menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kebijakan berbasis data yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.
Fraksi PKB dan PAN juga menilai sektor prioritas seperti pertanian, pariwisata, serta UMKM membutuhkan riset dan inovasi yang terencana, sehingga organisasi perangkat daerah harus memiliki arah kerja jelas sesuai kebutuhan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengarahkan riset dan inovasi pada sektor prioritas, sehingga dapat memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau,” terang Hernal Ikis.
Fraksi PKB dan PAN menekankan pentingnya indikator keberhasilan setelah restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Evaluasi rutin, audit independen, serta laporan kinerja tahunan dinilai perlu dilakukan secara transparan.
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau batalkan rencana penetapan siaga darurat karhutla
Baca juga: KPSHK beri edukasi pelestarian hutan melalui lomba
Baca juga: Bandar dan Sumbu Kurung perkenalkan sektor pariwisata Pulang Pisau