Pulang Pisau (ANTARA) - Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Jayadikarta menegaskan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2026, tetap mengacu kepada kebijakan pembangunan yang pro rakyat sebagai jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.
"Arah kebijakan pembangunan jelas akan selalu menyentuh kepentingan rakyat melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hukum hingga penanggulangan bencana," kata Ahmad Jayadikarta di Pulang Pisau, Senin.
Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), papar Jayadikarta, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti pemutakhiran data pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi penilaian objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
"Kami sependapat jika peningkatan PAD menjadi salah satu cara memperkuat kemampuan keuangan daerah," tegasnya.
Ia juga menanggapi harapan fraksi-fraksi agar laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dijadikan bahan analisis keuangan yang modern. Di mana koordinasi dengan perangkat daerah, terus dilakukan dalam menyusun analisis rasio keuangan secara profesional dan transparan.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk memastikan laporan realisasi anggaran disusun sesuai teori manajemen keuangan modern secara transparan," ujarnya.
Wakil Bupati Pulpis ini juga menyampaikan komitmen pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan ekonomi. Di mana fokus pemerintah setempat sekarang ini diarahkan pada pertanian, perikanan, perkebunan, serta hortikultura agar kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau meningkat secara merata dan berkelanjutan.
Baca juga: Waket DPRD Pulpis akui Perkebunan kelapa sawit penyumbang utama PAD
Jayadikarta mengatakan pemerintah daerah juga memastikan sinergi dengan program pusat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah terus dilakukan tepat waktu sebagai wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Kami pastikan setiap pembangunan daerah berjalan sesuai waktu, sinergis, dan mendukung tujuan besar nasional menuju Indonesia Emas 2045," tutur dia.
Dirinya menyebutkan Kabupaten Pulang Pisau masih berupaya mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) guna menutupi defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp60 miliar pada tahun ini.
"Memang anggaran sedikit berkurang dibanding tahun lalu, bahkan terjadi defisit kurang lebih Rp60 miliar, tapi prioritas pembangunan kita harapkan tetap berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Pemerintah setempat, paparnya, tidak mengabaikan pembangunan di delapan kecamatan. Program prioritas tetap diarahkan pada pengembangan infrastruktur, pertanian, serta ekonomi kreatif, yang diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau secara nyata.
Baca juga: DPRD Pulang Pisau ingatkan fokus pembangunan harus pro rakyat
Baca juga: Bapenda Pulang Pisau peroleh nilai SKM kategori Baik
Baca juga: AWN Family FC juarai Bupati Cup 2025 di Pulang Pisau