Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah untuk memberikan solusi jangka panjang dalam penanganan banjir, terutama pada wilayah yang tergolong sangat rawan.
"Pemerintah daerah jangan menunggu air surut. Harus ada tindakan konkret, baik jangka pendek untuk membantu warga terdampak maupun jangka panjang dengan perbaikan infrastruktur," kata Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah di Sampit, Senin.
Ia pun menekankan pemerintah tidak boleh lagi hanya mengandalkan solusi darurat dalam menangani banjir. Terlebih, banjir yang rutin merendam puluhan desa setiap tahun membuktikan perlunya langkah jangka panjang yang nyata dan terukur.
"Selama ini penanganan banjir cenderung sebatas bantuan darurat tanpa menyentuh akar persoalan," ujar Juliansyah.
Sementara, menurutnya perbaikan drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan irigasi harus segera diprioritaskan agar air tidak lagi meluap ke pemukiman dan lahan pertanian.
"“Kalau hanya mengandalkan bantuan darurat, masalah banjir tidak akan pernah selesai. Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanganan banjir," kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Juliansyah juga menyoroti dampak banjir terhadap pendidikan dan pertanian. Sejumlah sekolah terpaksa menerapkan belajar dari rumah, sementara petani padi terpaksa menunda panen karena sawah mereka tergenang.
Hal ini jelas merugikan masyarakat, anak-anak pun terganggu untuk bersekolah, petani dirugikan karena hasil panennya rusak akibat banjir, sehingga solusi permanen semakin menjadi kebutuhan mendesak.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan langkah cepat di lapangan. Ia menekankan agar masyarakat segera terbantu dalam menghadapi musibah banjir ini.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim apresiasi sikap tegas gubernur terhadap PBS
"Kami yakin pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap masyarakatnya. Namun perlu dipastikan ada koordinasi yang baik dan penentuan wilayah prioritas yang benar-benar membutuhkan bantuan segera," ucapnya.
Juliansyah pun menegaskan, bahwa DPRD siap mengawal dan mendukung kebijakan anggaran jika pemerintah daerah serius membenahi persoalan banjir. Kolaborasi lintas sektor menurutnya sangat penting untuk mengurangi kerugian masyarakat setiap musim hujan.
"Kami di DPRD akan mengawal. Yang terpenting sekarang, pemerintah harus hadir dan bergerak cepat. Jangan sampai warga merasa dibiarkan menghadapi banjir sendiri," demikian Juliansyah.
Baca juga: Segera beroperasi, BNNK Kotim diharapkan optimal berantas narkoba
Baca juga: Disdik Kotim bangga capaian guru berprestasi
Baca juga: Gubernur Kalteng dorong percepatan operasional Koperasi Merah Putih