#KODE ETIK

Komisi Yudisial memastikan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG). "Terkait ...

Kepolisian Daerah Riau melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) 12 personel karena terbukti melakukan pelanggaran kategori berat dalam prosesi upacara yang dihadiri yang bersangkutan dan ...

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hap Baperdu mengapresiasi langkah Wali Kota, Fairid Naparin yang melibatkan influencer dalam membenahi Pasar Datah Manuah. ...

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terus berupaya merevitalisasi sekaligus memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah. Upaya itu terlihat ...

Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Wayan Arya Budiartawan menegaskan, pihaknya berkomitmen menciptakan kamar hunian yang aman dan kondusif bagi warga ...

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana berkomitmen akan menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum sipir di Rumah Tahanan Negara ...

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada mengatakan bahwa Polri menjatuhkan 689 sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap personel ...