Aleppo (ANTARA News) - Forum dialog nasional Suriah, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Standar Nasional Aleppo, mulai digelar pada Rabu, di Aleppo, di bawah judul "Forum Dialog Nasional: Piagam dan Proyek Penyelamatan"

Forum ini diselenggarakan bekerja sama dengan Direktorat Kebudayaan di Aleppo dengan partisipasi pasukan nasional dan wakil-wakil dari agama, kegiatan ekonomi, budaya dan pemuda.

Koordinator Sekretariat Standar Nasional Aleppo, Dr Abdelhadi Nasri, mengatakan bahwa forum ini didasarkan pada program politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah yang merupakan satu-satunya cara keluar dari krisis, dan menyerukan partisipasi dari semua politik, sosial, budaya dan kekuatan ekonomi.

Dalam pembukaan, Gubernur Aleppo Mohammad Wahid Aqqad menekankan perlunya semua orang untuk terlibat dalam dialog guna mencapai rekonsiliasi nasional, dan menggarisbawahi langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur untuk mencapai keamanan dan stabilitas selain memberikan kebutuhan warga.

Direktur Wakaf di Aleppo, Sheikh al-Abdelqader Shihabi, dan kepala sekte Anglikan Arab di Aleppo, Pendeta Ibrahim Nasir, menegaskan bahwa kebebasan tidak datang dari luar negeri, tetapi dimulai dari dalam.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Suriah, Ahmad Kousa, mengatakan bahwa tidak ada alternatif untuk dialog guna menyelesaikan krisis dan bahwa segala bentuk kekerasan harus ditolak.

Peserta dalam forum menekankan perlunya semua badan sosial dan gerakan untuk berpartisipasi dengan partai dan kekuatan politik untuk merumuskan mekanisme kerja guna menjamin keutuhan dan kedaulatan Suriah.

Mereka menegaskan bahwa Tentara Arab Suriah adalah simbol kedaulatan nasional dan pelindung bagi negara dan warga negara.

Mereka mengatakan bahwa perubahan demokratis hanya dapat dipengaruhi melalui tindakan politik dan partai, dan menyerukan menolak campur tangan asing serta terorisme dan merumuskan piagam nasional untuk membentuk dasar bagi kehidupan politik dan sosial yang diingikan semua rakyat Suriah.

Para peserta menggarisbawahi perlunya mempercepat realisasi rekonsiliasi nasional, melanjutkan reformasi ekonomi, menindaklanjuti urusan sosial dan mata pencaharian warga, menemukan mekanisme yang menjamin bahwa bantuan mencapai orang-orang yang berhak menerimanya, dan membangun perekonomian nasional berdasarkan pertumbuhan yang lebih tinggi tarif dan keadilan sosial.

Mereka menekankan perlunya untuk meningkatkan peran sektor publik dan memperbaikinya, membatasi kenaikan harga, memberantas korupsi, melindungi penegakan perkembangan ekonomi dan strategis, melestarikan warisan budaya serta situs arkeologi.

Para peserta juga menyerukan mendorong orang tidak terlibat dalam pertumpahan darah, meninggalkan senjata dan berintegrasi ke dalam masyarakat, menyelesaikan status tahanan, mempercepat masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan, selain untuk membantu orang-orang yang terlantar akibat terorisme sampai mereka dapat kembali ke rumah mereka.
(AK)