Sutiyoso: UU Otda Miliki Andil Korupsi Meningkat

Sabtu, 20 Juli 2013 12:12 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berpendapat penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang kebablasan memiliki andil terhadap tingginya tingkat korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Hal itu karena semua kewenangan diserahkan ke daerah, termasuk tugas melakukan pemilihan kepala daerah, mengelola ekonomi, dan lainnya, kata Sutiyoso dalam diskusi publik bertema "Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan", di Jakarta, Jumat.

"Sistem yang berlaku saat inilah yang memicu banyak pelanggaran, khususnya dalam pengelolaan keuangan di daerah," ucapnya.

Oleh karena itu, ke depannya perlu dipertanyakan lagi apakah sistem demikian (pilkada langsung) masih harus dipertahankan atau tidak. "Kalau nanti hendak dikembalikan ke DPRD (pemilihan kepala daerah), pasti akan muncul pro-kontra di masyarakat," kata Sutiyoso.

Menurut dia, pilkada langsung membuat para calon kepala daerah harus mengeluarkan kocek yang sangat besar.

"Pasti ada target uangnya kembali. Ini yang harus diperhatikan," kata Bang Yos, sapaan Sutiyoso.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengatakan, politik para bos (bos-isme) telah menggerogoti segala lini di Indonesia.

Menurut dia, politik para bos ini ditandai dengan pemusatan kontrol politik oleh sejumlah `bos` yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, politik maupun respresif.

"Mereka antara lain elite partai, birokrat, konglomerat dan preman, aparat keamanan dalam konteks tertentu," katanya.

Boni menuturkan, para bos lokal ini bersatu membentuk sistem tersendiri yang disebut bosisme lokal.

"Mereka mengatur nyaris seluruh proses politik di segala lini, mulai dari persipan pemilu sampai pada pelaksanaan pemerintah. Mereka bermain pada aturan hukum sampai mendikte keputusan politik, baik di parlemen maupun pemerintah," jelasnya.

Ia menambahkan, korupsi politik selalu merupakan bagian dari kerja sistem bos-isme untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedikit sama dengan logika kaum oligarki, para bos dalam sistem bos-isme mengendalikan politik untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan, penguasaan politik yang konstan dan berkelanjutan.

(S037/T007)

Pewarta :
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Bawaslu Kalteng diskusikan kemungkinan revisi sejumlah UU ke Teras Narang

05 November 2024 15:28 Wib

Pemohon uji materi UU nilai penting hadirnya kotak kosong setiap pilkada

09 September 2024 15:07 Wib

Menhub Budi: Status ojek online harus diatur dalam UU

31 August 2024 13:41 Wib

Jokowi pastikan Pemerintah ikuti Putusan MK terkait Revisi UU Pilkada

24 August 2024 12:06 Wib

Hasil rapat Baleg DPR berpotensi hambat kans Anies ikut pilkada

21 August 2024 20:43 Wib
Terpopuler

Disarpustaka Kapuas sambut siswa SD Islam Azza dalam kegiatan literasi

Kabar Daerah - 17 December 2024 10:52 Wib

Waket DPRD Bartim jadi dewan pakar Pemuda Katolik Pusat

Kabar Daerah - 18 December 2024 12:17 Wib

Menjadi produktif bisa bantu bertahan dalam menghadapi masalah

Lifestyle - 20 December 2024 11:15 Wib

Kia akan perbanyak hybrid dengan harga lebih rendah

Lifestyle - 20 jam lalu

DPRD Palangka Raya sepakat bahas raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Kabar Daerah - 17 December 2024 11:56 Wib