Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memastikan Pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada, pasca-pembatalan pengesahan Revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
"Iya (ikuti Putusan MK)," kata Joko Widodo usai membuka Kongres Ke-6 PAN di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Jokowi tegaskan tak akan terbitkan Perppu Pilkada
Presiden juga menanggapi pembatalan pengesahan Revisi UU Pilkada, yang menurutnya merupakan wilayah legislatif.
"Itu wilayah legislatif, wilayah DPR," ujar Presiden Widodo.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI telah berkomunikasi dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk bersama-sama menaati putusan MK terkait pilkada.
Baca juga: Zulhas tanggapi kelakar Jokowi soal menteri PAN ditambah di era Prabowo
DPR dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan KPU RI, pekan depan, akan mendorong KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Peraturan KPU (PKPU).
Dasco menyebut pada rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu akan dihadiri oleh Mendagri yang akan menyampaikan persetujuan agar putusan MK diakomodasi dalam PKPU.
Baca juga: Jokowi dan Gibran hadiri penutupan Munas Golkar
Baca juga: Bahlil tegaskan tak berencana jadikan Jokowi Ketua Dewan Pembina Golkar
Baca juga: Jokowi hormati putusan MK dan DPR soal syarat calon kepala daerah
Berita Terkait
Bawaslu Kalteng diskusikan kemungkinan revisi sejumlah UU ke Teras Narang
Selasa, 5 November 2024 15:28 Wib
Pemkab Barito Utara bahas revisi RTRW 2025-2045
Jumat, 25 Oktober 2024 16:30 Wib
Dinas PUPR Barito Utara konsultasi publik revisi RTRW
Kamis, 26 September 2024 15:44 Wib
Pemkab Barito Utara bahas revisi RTRW
Kamis, 29 Agustus 2024 19:47 Wib
Demokrat revisi rekomendasi calon kepala daerah Kotim
Selasa, 27 Agustus 2024 19:52 Wib
DPR didesak hentikan revisi UU Pilkada
Rabu, 21 Agustus 2024 17:07 Wib
Pemkab Bartim sepakat pemasangan pilar batas wilayah dan ajukan revisi Permendagri 39/2018
Rabu, 24 Juli 2024 21:13 Wib
Presiden Jokowi enggan tanggapi revisi UU TNI-Polri
Sabtu, 20 Juli 2024 0:52 Wib