Jakarta (ANTARA
News) - Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Andrianto Handojo mengatakan
bahwa sinergi riset baik antara pelaku riset dengan pengguna atau
pebisnis, maupun dengan pemerintah sebagai regulator di Indonesia masih
lemah.
"Permasalahan sinergi riset di Indonesia menjadi penting karena kegiatan riset masih didominasi oleh lembaga pemerintah dan perguruan tinggi sebesar 85 persen (data OECD, 2001), berbanding terbalik dengan rata-rata negara OECD yang risetnya 68 persen dilakukan langsung oleh pengguna atau pelaku usaha," kata Andrianto Handojo, di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjut Andrianto, transfer hasil riset di lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi kepada pebisnis menjadi permasalahan sendiri.
Andrianto mengatakan, sinergi antar pelaku riset diperlukan, karena terdapat 622 satuan kerja riset di Indonesia, yang terdiri dari 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, 91 Lembaga Penelitian Non Kementerian, 76 Lembaga Penelitian Kementerian, 24 Lembaga Penelitian Daerah, delapan Lembaga Penelitian BUMN dan delapan Lembaga Penelitian swasta.
"Masing-masing satker melaksanakan kegiatan dengan sedikit sekali melakukan koordinasi sehingga duplikasi kegiatan terjadi," kata Andrianto.
Menurut Andrianto, belum ada instrumen untuk memantau jenis riset yang dikembangkan setiap lembaga dan mekanisme koordinasi serta komunikasi di antara lembaga riset yang tersebar di Indonesia.
Andrianto mengemukakan bahwa sinergi antara pelaku riset dengan pengguna juga masih dihadapkan pada masalah klasik, yaitu komunikasi yang belum terbangun dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan periset bukan yang dibutuhkan pengguna, sebailknya apa yang dibutuhkan tidak diriset.
Sementara itu, lanjut Andrianto, salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yaitu pembentukan Konsorsium Riset yang menghimpun periset dan industri untuk produk tertentu perlu mendapat dukungan.
Andrianto mengemukakan, dengan ketersediaan dana riset yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau GDP (2011), maka diperlukan pembatasan atau pemusatan bidang-bidang riset yang akan ditangani dan peningkatan kerja sama erat antar pelaku dan pengguna riset.
Untuk itu, Andrianto menambahkan, DRN menggelar Sidang Paripurna Pertama Tahun 2013 dengan mengambil tema Penguatan Sinergi Riset untuk Keunggulan Nasional guna merumuskan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan sinergi antar pihak terkait.
"Permasalahan sinergi riset di Indonesia menjadi penting karena kegiatan riset masih didominasi oleh lembaga pemerintah dan perguruan tinggi sebesar 85 persen (data OECD, 2001), berbanding terbalik dengan rata-rata negara OECD yang risetnya 68 persen dilakukan langsung oleh pengguna atau pelaku usaha," kata Andrianto Handojo, di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjut Andrianto, transfer hasil riset di lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi kepada pebisnis menjadi permasalahan sendiri.
Andrianto mengatakan, sinergi antar pelaku riset diperlukan, karena terdapat 622 satuan kerja riset di Indonesia, yang terdiri dari 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, 91 Lembaga Penelitian Non Kementerian, 76 Lembaga Penelitian Kementerian, 24 Lembaga Penelitian Daerah, delapan Lembaga Penelitian BUMN dan delapan Lembaga Penelitian swasta.
"Masing-masing satker melaksanakan kegiatan dengan sedikit sekali melakukan koordinasi sehingga duplikasi kegiatan terjadi," kata Andrianto.
Menurut Andrianto, belum ada instrumen untuk memantau jenis riset yang dikembangkan setiap lembaga dan mekanisme koordinasi serta komunikasi di antara lembaga riset yang tersebar di Indonesia.
Andrianto mengemukakan bahwa sinergi antara pelaku riset dengan pengguna juga masih dihadapkan pada masalah klasik, yaitu komunikasi yang belum terbangun dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan periset bukan yang dibutuhkan pengguna, sebailknya apa yang dibutuhkan tidak diriset.
Sementara itu, lanjut Andrianto, salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yaitu pembentukan Konsorsium Riset yang menghimpun periset dan industri untuk produk tertentu perlu mendapat dukungan.
Andrianto mengemukakan, dengan ketersediaan dana riset yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau GDP (2011), maka diperlukan pembatasan atau pemusatan bidang-bidang riset yang akan ditangani dan peningkatan kerja sama erat antar pelaku dan pengguna riset.
Untuk itu, Andrianto menambahkan, DRN menggelar Sidang Paripurna Pertama Tahun 2013 dengan mengambil tema Penguatan Sinergi Riset untuk Keunggulan Nasional guna merumuskan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan sinergi antar pihak terkait.