Jakarta (ANTARA
Nws) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, atau Ahok, menyatakan
pihak sekolah yang menarik pungutan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP)
harus dikenakan sanksi tegas.
"Sanksi tegas itu bukan hanya diberikan kepada oknum pelaku penarik pungutan, tetapi juga kepala sekolah yang bersangkutan," kata Purnama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Sanksi tegas juga harus diberikan kepada kepsek karena dianggap telah membiarkan tindakan tersebut terjadi di sekolah.
"Bahkan, kalau perlu dihentikan saja dari jabatannya supaya menimbulkan efek jera, bukan hanya untuk pelaku, tapi juga seluruh pihak sekolah. Sehingga, kejadian ini tidak terulang lagi," ujar Ahok.
Ada laporan menyebutkan pungutan liar oleh oknum pegawai tata usaha di SMK Negeri 58 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, kepada siswa penerima KJP sebesar Rp50.000 persiswa.
"Saya sudah terima laporan itu. Makanya, harus ada sanksi tegas untuk pelakunya, termasuk kepseknya juga. Kalau tidak dikenakan sanksi, pungli itu tidak akan hilang," tutur Ahok.
"Sanksi tegas itu bukan hanya diberikan kepada oknum pelaku penarik pungutan, tetapi juga kepala sekolah yang bersangkutan," kata Purnama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Sanksi tegas juga harus diberikan kepada kepsek karena dianggap telah membiarkan tindakan tersebut terjadi di sekolah.
"Bahkan, kalau perlu dihentikan saja dari jabatannya supaya menimbulkan efek jera, bukan hanya untuk pelaku, tapi juga seluruh pihak sekolah. Sehingga, kejadian ini tidak terulang lagi," ujar Ahok.
Ada laporan menyebutkan pungutan liar oleh oknum pegawai tata usaha di SMK Negeri 58 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, kepada siswa penerima KJP sebesar Rp50.000 persiswa.
"Saya sudah terima laporan itu. Makanya, harus ada sanksi tegas untuk pelakunya, termasuk kepseknya juga. Kalau tidak dikenakan sanksi, pungli itu tidak akan hilang," tutur Ahok.