Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa pola pengawasan ujian nasional dengan sistem silang sangat sulit diterapkan di wilayah Seruyan.
"Kendalanya adalah faktor geografis Seruyan," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Seruyan Harta Sima di Kuala Pembuang, Rabu.
Ia menjelaskan, jarak antarsekolah dalam satu kecamatan atau antarkecamatan yang cukup jauh, ditambah medan yang sulit untuk dicapai membuat pengawasan UN sistem silang akan mengalami banyak kendala apabila diterapkan.
"Guru yang berada di hulu harus mengawas ke sekolah di kota, dan guru yang di kota harus mengawas ke hulu, Jadi kalau harus diterapkan sistem silang pengawas pasti akan kesulitan, bukan hanya guru, tapi dinas juga akan sulit mengaturnya," katanya.
Ia menambahkan, selain masalah geografis, penerapan sistem silang di Seruyan juga memerlukan biaya yang sangat besar, karena jarak dan medan yang sulit dicapai maka biaya transportasi dan operasional lainnya bagi pengawas akan semakin besar.
"Ini dananya dari mana, siapa yang mau membiayai," katanya.
Meski demikian, menurutnya pengawasan sistem silang itu dapat tetap diterapkan hanya untuk wilayah tertentu saja di Seruyan, misalnya hanya untuk Kota Kuala Pembuang yang jarak antar sekolah masih dapat dicapai dengan mudah.
"Karena harus diakui bahwa sistem silang dalam pengawasan UN sangat bagus untuk diterapkan agar dapat menjaga kualitas UN tetap berkualitas, selain itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak patut seperti pembocoran jawaban oleh guru kepada siswanya," katanya.
Sampai saat ini pihak Disdikpora belum memastikan jumlah pengawas yang akan ditugaskan pada saat UN, namun karena tidak diterapkannya sistem silang pengawas maka pengawas kemungkinan besar akan tetap berasal dari sekolah masing-masing.
"Yang pasti nanti satu ruang ujian akan ada dua pengawas yang ditugaskan untuk mengawas, dan untuk jumlahnya kita belum dapat memastikan," katanya.
(T.KR-JWM/B/S019/S019)
"Kendalanya adalah faktor geografis Seruyan," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Seruyan Harta Sima di Kuala Pembuang, Rabu.
Ia menjelaskan, jarak antarsekolah dalam satu kecamatan atau antarkecamatan yang cukup jauh, ditambah medan yang sulit untuk dicapai membuat pengawasan UN sistem silang akan mengalami banyak kendala apabila diterapkan.
"Guru yang berada di hulu harus mengawas ke sekolah di kota, dan guru yang di kota harus mengawas ke hulu, Jadi kalau harus diterapkan sistem silang pengawas pasti akan kesulitan, bukan hanya guru, tapi dinas juga akan sulit mengaturnya," katanya.
Ia menambahkan, selain masalah geografis, penerapan sistem silang di Seruyan juga memerlukan biaya yang sangat besar, karena jarak dan medan yang sulit dicapai maka biaya transportasi dan operasional lainnya bagi pengawas akan semakin besar.
"Ini dananya dari mana, siapa yang mau membiayai," katanya.
Meski demikian, menurutnya pengawasan sistem silang itu dapat tetap diterapkan hanya untuk wilayah tertentu saja di Seruyan, misalnya hanya untuk Kota Kuala Pembuang yang jarak antar sekolah masih dapat dicapai dengan mudah.
"Karena harus diakui bahwa sistem silang dalam pengawasan UN sangat bagus untuk diterapkan agar dapat menjaga kualitas UN tetap berkualitas, selain itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak patut seperti pembocoran jawaban oleh guru kepada siswanya," katanya.
Sampai saat ini pihak Disdikpora belum memastikan jumlah pengawas yang akan ditugaskan pada saat UN, namun karena tidak diterapkannya sistem silang pengawas maka pengawas kemungkinan besar akan tetap berasal dari sekolah masing-masing.
"Yang pasti nanti satu ruang ujian akan ada dua pengawas yang ditugaskan untuk mengawas, dan untuk jumlahnya kita belum dapat memastikan," katanya.
(T.KR-JWM/B/S019/S019)