Jakarta (Antara Kalteng) - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi terbesar selama periode semester pertama 2015.
Peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Sabtu, mengatakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.
"Menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan, belum naik ke penuntutan," tutur Wana.
Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dia menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Kejati dan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Kejari dan Kecabjari atau Polres berada di bawah koordinasi kedua koordinasi institusi tersebut.
Selanjutnya, Kejati Sulawesi Selatan menempati urutan kedua sebagai institusi yang menjadi penunggak terbesar dengan jumlah kasus mencapai 56 dan kerugian negara mencapai Rp97,1 miliar.
Kemudian Sumatera Utara dengan 51 kasus dan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Pada urutan ke empat jatuh pada Jawa Barat dengan jumlah 46 kasus dan kerugian negara Rp325,5 miliar.
Pada urutan ke lima Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah 46 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp338,9 miliar, urutan ke enam ialah Kejati Riau dengan 45 kasus dan kerugian negara lebih dari Rp1,5 triliun.
Selanjutnya pada urutan ke tujuh ialah Kejati NTT dengan tunggakan kasus mencapai 40 dengan kerugian negara sebesar Rp609,2 miliar. Lalu di urutan ke delapan ialah Jambi dengan 39 kasus dan kerugian negara sekitar Rp64,5 miliar.
"Posisi sembilan di Kejati Maluku, ada 34 kasus dengan kerugian negara Rp36,9 miliar. Terakhir di Jawa Tengah, 29 kasus dengan kerugian mencapai Rp111,5 miliar," ujar Wana memaparkan
Peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Sabtu, mengatakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.
"Menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan, belum naik ke penuntutan," tutur Wana.
Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dia menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Kejati dan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Kejari dan Kecabjari atau Polres berada di bawah koordinasi kedua koordinasi institusi tersebut.
Selanjutnya, Kejati Sulawesi Selatan menempati urutan kedua sebagai institusi yang menjadi penunggak terbesar dengan jumlah kasus mencapai 56 dan kerugian negara mencapai Rp97,1 miliar.
Kemudian Sumatera Utara dengan 51 kasus dan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Pada urutan ke empat jatuh pada Jawa Barat dengan jumlah 46 kasus dan kerugian negara Rp325,5 miliar.
Pada urutan ke lima Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah 46 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp338,9 miliar, urutan ke enam ialah Kejati Riau dengan 45 kasus dan kerugian negara lebih dari Rp1,5 triliun.
Selanjutnya pada urutan ke tujuh ialah Kejati NTT dengan tunggakan kasus mencapai 40 dengan kerugian negara sebesar Rp609,2 miliar. Lalu di urutan ke delapan ialah Jambi dengan 39 kasus dan kerugian negara sekitar Rp64,5 miliar.
"Posisi sembilan di Kejati Maluku, ada 34 kasus dengan kerugian negara Rp36,9 miliar. Terakhir di Jawa Tengah, 29 kasus dengan kerugian mencapai Rp111,5 miliar," ujar Wana memaparkan