Jakarta (Antara Kalteng) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memerangi ancaman radikalisme di Indonesia.
Namun demikian PBNU juga berharap langkah tegas dan sistematis negara dalam mengajak masyarakat dalam upaya mencegah dan memerangi paham-paham yang mengarah pada tindakan teror dengan mengatasnamakan agama.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU Nusron Wahid dalam acara Dialog Deradikalisasi-Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, di Pendopo Bupati Karanganyar,Jawa Tengah, Sabtu.
"Radikalisme adalah persoalan serius. Ini ancaman yang merusak kebangsaan dan mencoreng agama Islam yang seharusnya dipahami dan diamalkan sebagai rahmatan lil 'alamin," kata Nusron, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Acara tersebut digelar dalam rangka Silaturahim ulama se-Eks Karesidenan Surakarta serta pelantikan pengurus cabang NU dan GP Ansor Cabang Kabupaten Karanganyar Periode 2015-2020, di Pendopo Bupati Karanganyar.
Menurut Nusron, saat ini generasi muda banyak yang mulai diracuni dengan paham keagamaan yang radikal, dimana mereka berkeyakinan bahwa membunuh adalah bagian dari jihad. Mereka juga sangat merusak kebhinekaan bangsa ini karena begitu mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham atau sealiran.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah membuat langkah tegas dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme.
"Sekarang Presiden Jokowi terus menggencarkan upaya deradikalisasi, Menko Polhumak Pak Luhut juga terus menggalang kelompok-kelompok masyarakat agar berperan aktif dalam bahu membahu dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang yang sifatnya menjadi ancaman dan dicurigai bisa mengarah tindakan teror. Langkah dan upaya itu harus terus dilakukan secara sistematis, tegas, sehingga bisa menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat," ungkap mantan ketua umum GP Ansor ini.
Anti-Islam
Dalam kesempatan sama, Wakil Rais Aam KH Miftahul Akhyar, mengungkapkan, mereka yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan perusakan dan tindakan teror sejatinya telah berlaku anti-Islam.
Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam sambutannya menyatakan, PBNU dan Ansor sebagai kekuatan besar Islam di Indonesia harus terus-menerus melakukan suatu upaya bahwa Islam harus menonjolkan perdamaian.
Terkait ancaman terorisme dan paham radikalis seperti ISIS, Luhut menyebut sejumlah tokoh yang patut diwaspadai lantaran terafiliasi gerakan pro negara Islam Irak-Suriah. Tokoh yang dimaksud Luhut adalah pendiri Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir dan pendiri Katibah Al Iman, Abu Husna yang keluar dari penjara Agustus 2015. Namun untuk Baasyir, sekarang lebih condong ke kelompok Al Qaeda.
Mengingat bahayanya ancaman tersebut, Luhut berharap semua pihak ikut mengambil langkah pencegahan teror. Kalau masyarakat, lurah, camat, kepala desa saling memberi informasi, apalagi bekerjasama dengan intelijen, maka aksi radikalisme dan terorisme akan bisa secepatnya dicegah.
Namun demikian PBNU juga berharap langkah tegas dan sistematis negara dalam mengajak masyarakat dalam upaya mencegah dan memerangi paham-paham yang mengarah pada tindakan teror dengan mengatasnamakan agama.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU Nusron Wahid dalam acara Dialog Deradikalisasi-Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, di Pendopo Bupati Karanganyar,Jawa Tengah, Sabtu.
"Radikalisme adalah persoalan serius. Ini ancaman yang merusak kebangsaan dan mencoreng agama Islam yang seharusnya dipahami dan diamalkan sebagai rahmatan lil 'alamin," kata Nusron, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Acara tersebut digelar dalam rangka Silaturahim ulama se-Eks Karesidenan Surakarta serta pelantikan pengurus cabang NU dan GP Ansor Cabang Kabupaten Karanganyar Periode 2015-2020, di Pendopo Bupati Karanganyar.
Menurut Nusron, saat ini generasi muda banyak yang mulai diracuni dengan paham keagamaan yang radikal, dimana mereka berkeyakinan bahwa membunuh adalah bagian dari jihad. Mereka juga sangat merusak kebhinekaan bangsa ini karena begitu mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham atau sealiran.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah membuat langkah tegas dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme.
"Sekarang Presiden Jokowi terus menggencarkan upaya deradikalisasi, Menko Polhumak Pak Luhut juga terus menggalang kelompok-kelompok masyarakat agar berperan aktif dalam bahu membahu dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang yang sifatnya menjadi ancaman dan dicurigai bisa mengarah tindakan teror. Langkah dan upaya itu harus terus dilakukan secara sistematis, tegas, sehingga bisa menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat," ungkap mantan ketua umum GP Ansor ini.
Anti-Islam
Dalam kesempatan sama, Wakil Rais Aam KH Miftahul Akhyar, mengungkapkan, mereka yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan perusakan dan tindakan teror sejatinya telah berlaku anti-Islam.
Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam sambutannya menyatakan, PBNU dan Ansor sebagai kekuatan besar Islam di Indonesia harus terus-menerus melakukan suatu upaya bahwa Islam harus menonjolkan perdamaian.
Terkait ancaman terorisme dan paham radikalis seperti ISIS, Luhut menyebut sejumlah tokoh yang patut diwaspadai lantaran terafiliasi gerakan pro negara Islam Irak-Suriah. Tokoh yang dimaksud Luhut adalah pendiri Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir dan pendiri Katibah Al Iman, Abu Husna yang keluar dari penjara Agustus 2015. Namun untuk Baasyir, sekarang lebih condong ke kelompok Al Qaeda.
Mengingat bahayanya ancaman tersebut, Luhut berharap semua pihak ikut mengambil langkah pencegahan teror. Kalau masyarakat, lurah, camat, kepala desa saling memberi informasi, apalagi bekerjasama dengan intelijen, maka aksi radikalisme dan terorisme akan bisa secepatnya dicegah.