Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah HJ Nurul Ainy mengatakan program pemerintan Keluarga Berencana dinilai kurang tepat, karena masih kurangnya jumlah penduduk khususnya wilayah desa pedalaman di daerah ini.
"Program KB merupakan program penekanan jumlah penduduk, namun untuk wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut) yang jumlah penduduknya sekitar 120 ribu jiwa dengan luas wilayah mencapai luas sekitar 830.000 hektare tergolong dalam populasi yang masih jauh dari kepadatan penduduk," kata Nurul.
Selain itu katanya, berdasarkan dari hasil sensus ekonominya, Kabupaten Barito Utara tidak memiliki masyarakat miskin, karena masyarakatnya masih memiliki lahan untuk tinggal mereka dan lahan untuk berkebun.
Dengan adanya program KB dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah, akan menekan angka penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara, sehingga menekan angka pertumbuhan sumber daya manusianya.
"Jadi kami rasa program ini masih tidak tepat diterapkan di Barito Utara," ujar Nurul yang juga Ketua Komisi A DPRD Barito Utara ini.
Tentunya, kata dia, hal tersebut akan berdampak pada percepatan pertumbuhan daerah dan juga beberapa bidang seperti pendidikan, yang mana banyak sekolah yang kurang memiliki peserta didik.
Memang program ini sangatlah bagus untuk wilayah-wilayah di pulau Jawa yang jumlah penduduknya banyak, namun untuk pulau Kalimantan, khususnya Kabupaten Barito Utara sangatlah kurang tepat.
"Bahkan dalam dunia pendidikan juga berdampak karena ada sejumlah sekolah yang kekurangan siswanya terutama di daerah pedalaman," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.
"Program KB merupakan program penekanan jumlah penduduk, namun untuk wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut) yang jumlah penduduknya sekitar 120 ribu jiwa dengan luas wilayah mencapai luas sekitar 830.000 hektare tergolong dalam populasi yang masih jauh dari kepadatan penduduk," kata Nurul.
Selain itu katanya, berdasarkan dari hasil sensus ekonominya, Kabupaten Barito Utara tidak memiliki masyarakat miskin, karena masyarakatnya masih memiliki lahan untuk tinggal mereka dan lahan untuk berkebun.
Dengan adanya program KB dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah, akan menekan angka penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara, sehingga menekan angka pertumbuhan sumber daya manusianya.
"Jadi kami rasa program ini masih tidak tepat diterapkan di Barito Utara," ujar Nurul yang juga Ketua Komisi A DPRD Barito Utara ini.
Tentunya, kata dia, hal tersebut akan berdampak pada percepatan pertumbuhan daerah dan juga beberapa bidang seperti pendidikan, yang mana banyak sekolah yang kurang memiliki peserta didik.
Memang program ini sangatlah bagus untuk wilayah-wilayah di pulau Jawa yang jumlah penduduknya banyak, namun untuk pulau Kalimantan, khususnya Kabupaten Barito Utara sangatlah kurang tepat.
"Bahkan dalam dunia pendidikan juga berdampak karena ada sejumlah sekolah yang kekurangan siswanya terutama di daerah pedalaman," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.