Muara Teweh (Antara Kalteng) - Lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sampaikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara terhadap rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 di Muara Teweh, Jumat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD I Hj Mery Rukaini, dihadiri Wakil Bupati Ompie Herby, Wakil Ketua II DPRD H Acep Tion dan pejabat lainnya.
Fraksi PPP dengan juru bicaranya H Abri menyarankan agar penggunaan anggaran menggunakan sistem pendekatan efesiensi, efektifitas, ekonomis, akuntabilitas dan tepat sasaran.
"Sehingga anggaran yang diajukan dapat membiayai kegiatan yang dilakukan, dan yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat," kata Abri.
Sementara Fraksi PAN dengan juru bicaranya Lahmudin meminta kepada Pemkab baritoUtara untuk melaksanakan pembangunan berskala prioritas sesuai dengan kondisi keuangan. Tentu saja kata lahmudin proses perencanaan dan penganggaran sudah memenuhi azas manfaat, pemerataan dan berkeadilan.
"Perencanaan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara transparan, maksimal, efektif dan efesian dan pelaksanaannya harus tepat waktu," katanya.
Kemudian Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB) Jamilah, menjelaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi GKKB siap untuk membahas Raperda APBD tahun anggaran 2017 dengan pihak eksekutif dan legislatif.
Untuk itu, pihaknya mengajukan beberapa pertanyaan salah satunya yaitu apa yang menjadi alasan Pemerintah Daerah berkaitan dengan prosedur penyerahan KUA dan PPAS ke DPRD Barito Utara yang selalu terlambat setiap tahunnya.
"Seharusnya penyerahan KUA dan PPAS diserahkan di bulan Juli, mohon penjelasannya," kata Jamilah.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dengan juru bicaranya Rujana Anggraini mengatakan bahwa setelah mempelajari nota keuangan tentang RAPBD tahun anggaran 2017 yang disampaikan maka Fraksi PD berpendapat bahwa defisit anggaran termasuk kategori sangat tinggi.
"Untuk itu Fraksi kami berpandangan bahwa pemerintah daerah masih ragu untuk menganggarkan pendapatan yang lebih tinggi, padahal masih banyak PAD kita yang masih belum optimal penanganannya seperti IMB, sarang burung, tempat bongkar muat barang dan yang lainya," kata Rujana Anggraini.
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Henny Rosgaty Rusli meminta penjelasan menyangkut kemampuan keuangan daerah tentang pelaksanaan proyek pembangunan kantor pemerintah di Kelurahan Jingah, pembangunan jembatan, pembangunan RSUD Muara Teweh, pembayaran hutang proyek multiyears, penyediaan dana hibah untuk pemilu 2018, penyediaan dana cadangan dan penyediaan dana Porprov yang harus dilakukan secara bersamaan.
"Darimana pemerintah akan mendapatkan tambahan dana untuk semua kegiatan tersebut, sedangkan dana dari pusat justru dikurangi. Kami Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasannya," kata Henny Rosgiaty Rusli.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD I Hj Mery Rukaini, dihadiri Wakil Bupati Ompie Herby, Wakil Ketua II DPRD H Acep Tion dan pejabat lainnya.
Fraksi PPP dengan juru bicaranya H Abri menyarankan agar penggunaan anggaran menggunakan sistem pendekatan efesiensi, efektifitas, ekonomis, akuntabilitas dan tepat sasaran.
"Sehingga anggaran yang diajukan dapat membiayai kegiatan yang dilakukan, dan yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat," kata Abri.
Sementara Fraksi PAN dengan juru bicaranya Lahmudin meminta kepada Pemkab baritoUtara untuk melaksanakan pembangunan berskala prioritas sesuai dengan kondisi keuangan. Tentu saja kata lahmudin proses perencanaan dan penganggaran sudah memenuhi azas manfaat, pemerataan dan berkeadilan.
"Perencanaan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara transparan, maksimal, efektif dan efesian dan pelaksanaannya harus tepat waktu," katanya.
Kemudian Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB) Jamilah, menjelaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi GKKB siap untuk membahas Raperda APBD tahun anggaran 2017 dengan pihak eksekutif dan legislatif.
Untuk itu, pihaknya mengajukan beberapa pertanyaan salah satunya yaitu apa yang menjadi alasan Pemerintah Daerah berkaitan dengan prosedur penyerahan KUA dan PPAS ke DPRD Barito Utara yang selalu terlambat setiap tahunnya.
"Seharusnya penyerahan KUA dan PPAS diserahkan di bulan Juli, mohon penjelasannya," kata Jamilah.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dengan juru bicaranya Rujana Anggraini mengatakan bahwa setelah mempelajari nota keuangan tentang RAPBD tahun anggaran 2017 yang disampaikan maka Fraksi PD berpendapat bahwa defisit anggaran termasuk kategori sangat tinggi.
"Untuk itu Fraksi kami berpandangan bahwa pemerintah daerah masih ragu untuk menganggarkan pendapatan yang lebih tinggi, padahal masih banyak PAD kita yang masih belum optimal penanganannya seperti IMB, sarang burung, tempat bongkar muat barang dan yang lainya," kata Rujana Anggraini.
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Henny Rosgaty Rusli meminta penjelasan menyangkut kemampuan keuangan daerah tentang pelaksanaan proyek pembangunan kantor pemerintah di Kelurahan Jingah, pembangunan jembatan, pembangunan RSUD Muara Teweh, pembayaran hutang proyek multiyears, penyediaan dana hibah untuk pemilu 2018, penyediaan dana cadangan dan penyediaan dana Porprov yang harus dilakukan secara bersamaan.
"Darimana pemerintah akan mendapatkan tambahan dana untuk semua kegiatan tersebut, sedangkan dana dari pusat justru dikurangi. Kami Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasannya," kata Henny Rosgiaty Rusli.