Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Thoseng TT Asang mengharapkan kepada Plt Rektor Universitas Palangka Raya Agus Indarjo, segera mengusulkan pemilihan rektor setempat ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
"Pemilihan rektor yang baru itu dilakukan dengan tujuan, agar tidak selalu terjadi maladministrasi yang berkepanjangan di Rektorat UPR," kata Thoseng TT Asang di Palangka Raya, Selasa.
Thoseng mengatakan, guna pelayanan publik di universitas tertua di 'Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila' julukan Provinsi Kalteng tersebut berjalan dengan baik, maka disarankan agar rektor di universitas tersebut segera didefinitifkan dengan cara pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau rektor definitif tidak ada, tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan bagi mahasiswa yang akan mendaftar yudisium, wisuda, registrasi serta pelayanan publik yang berada di rektorat setempat," ucap Thoseng.
Ia sangat mengetahui pelayanan publik yang dilakukan pihak UPR setempat menggunakan standar operating prosedure (SOP) tersendiri dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya. Mereka ada pengeluaran proyek serta lain sebagainya.
Apabila nantinya rektor baru juga tidak segera didefinitifkan, takutnya semua pelaksanaan proyek-proyek serta perencanaan di lingkup UPR setempat akan terhambat dan pelayanan publik yang berada di rektorat menjadi stagnan.
"Pemilihan rektor yang baru itu dilakukan dengan tujuan, agar tidak selalu terjadi maladministrasi yang berkepanjangan di Rektorat UPR," kata Thoseng TT Asang di Palangka Raya, Selasa.
Thoseng mengatakan, guna pelayanan publik di universitas tertua di 'Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila' julukan Provinsi Kalteng tersebut berjalan dengan baik, maka disarankan agar rektor di universitas tersebut segera didefinitifkan dengan cara pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau rektor definitif tidak ada, tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan bagi mahasiswa yang akan mendaftar yudisium, wisuda, registrasi serta pelayanan publik yang berada di rektorat setempat," ucap Thoseng.
Ia sangat mengetahui pelayanan publik yang dilakukan pihak UPR setempat menggunakan standar operating prosedure (SOP) tersendiri dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya. Mereka ada pengeluaran proyek serta lain sebagainya.
Apabila nantinya rektor baru juga tidak segera didefinitifkan, takutnya semua pelaksanaan proyek-proyek serta perencanaan di lingkup UPR setempat akan terhambat dan pelayanan publik yang berada di rektorat menjadi stagnan.
Juga Plt Rektor UPR yang ada tidak boleh menandatangani masalah kebijakan serta masalah keuangan yang ada di sana.
"Maladministrasi pasti terjadi apabila tidak segera diusulkan pemilihan rektor baru. Salah satunya pembuatan berlarut KHS mahasiswa serta lain sebagainya. Maka dari itu tugas Plt yang ada ini wajib mengusulkan pemilihan rektor setempat, agar semua permasalahan di UPR setempat dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan," tandas Thoseng.
"Maladministrasi pasti terjadi apabila tidak segera diusulkan pemilihan rektor baru. Salah satunya pembuatan berlarut KHS mahasiswa serta lain sebagainya. Maka dari itu tugas Plt yang ada ini wajib mengusulkan pemilihan rektor setempat, agar semua permasalahan di UPR setempat dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan," tandas Thoseng.