Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah Haruddin menilai keseriusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota setempat dalam mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa daerah masih minim bahkan menganggap kurang terlalu penting.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 42 secara jelas mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan dan membina serta melindungi Bahasa Indonesia maupun daerah, kata Haruddin saat Diskusi Terpumpun Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Massa di Palangka Raya, Senin.
Menurut dia, untuk tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di Kalteng ini mulai ada peningkatan. "Kita dari Balai Bahasa terus berupaya penggunaan Bahasa Indonesia terus membaik. Tapi kita menyadari perubahan itu memerlukan waktu," katanya.
Balai Bahasa Kalteng mulai tahun 2018 akan memantau penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pantauan tersebut dimulai ketika melaksanakan kegiatan hingga penyusunan laporan yang nantinya akan disampaikan hasilnya kepada pemerintah setempat.
Haruddin mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar kesadaran dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, membina dan melindungi bahasa Indonesia di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini semakin meningkat.
"Kita menyadari hasil dari mengembangkan bahasa Indonesia tidak terlihat seperti pembangunan, sehingga kurang dilirik pemda. Tapi biarpun begitu, kita tetap terus mendorong agar minat dan keseriusan mengembangkan bahasa Indonesia semakin meningkat," katanya.
Kepala Balai Bahasa Kalteng ini juga mengharapkan bantuan dari media massa untuk terlibat aktif mengembangkan bahasa Indonesia. Peran media massa sangat penting dalam mengenalkan dan mengembangkan Bahasa Indonesia kepada masyarakat.
"Waktu telah membuktikan bahwa tidak agama atau suku, melainkan Bahasa lah yang dapat menyatukan seluruh Indonesia. Bahasa juga cerminan harga diri suatu bangsa. Sudah selayaknya menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia tanggung jawab kita bersama," kata Haruddin.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 42 secara jelas mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan dan membina serta melindungi Bahasa Indonesia maupun daerah, kata Haruddin saat Diskusi Terpumpun Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Massa di Palangka Raya, Senin.
Menurut dia, untuk tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di Kalteng ini mulai ada peningkatan. "Kita dari Balai Bahasa terus berupaya penggunaan Bahasa Indonesia terus membaik. Tapi kita menyadari perubahan itu memerlukan waktu," katanya.
Balai Bahasa Kalteng mulai tahun 2018 akan memantau penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pantauan tersebut dimulai ketika melaksanakan kegiatan hingga penyusunan laporan yang nantinya akan disampaikan hasilnya kepada pemerintah setempat.
Haruddin mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar kesadaran dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, membina dan melindungi bahasa Indonesia di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini semakin meningkat.
"Kita menyadari hasil dari mengembangkan bahasa Indonesia tidak terlihat seperti pembangunan, sehingga kurang dilirik pemda. Tapi biarpun begitu, kita tetap terus mendorong agar minat dan keseriusan mengembangkan bahasa Indonesia semakin meningkat," katanya.
Kepala Balai Bahasa Kalteng ini juga mengharapkan bantuan dari media massa untuk terlibat aktif mengembangkan bahasa Indonesia. Peran media massa sangat penting dalam mengenalkan dan mengembangkan Bahasa Indonesia kepada masyarakat.
"Waktu telah membuktikan bahwa tidak agama atau suku, melainkan Bahasa lah yang dapat menyatukan seluruh Indonesia. Bahasa juga cerminan harga diri suatu bangsa. Sudah selayaknya menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia tanggung jawab kita bersama," kata Haruddin.