Sampit (Antaranews Kalteng) - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan, bertandang ke Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, untuk mempelajari pola yang diterapkan pemerintah daerah dalam penanganan konflik etnis tahun 2001 silam.
"Kami menilai Kotawaringin Timur berhasil menangani konflik etnis dulu. Kini masyarakat di sini kembali bersatu. Ini yang ingin kami pelajari sebagai upaya kami mencegah munculnya konflik di daerah kami," kata Ketua FKDM Hulu Sungai Selatan, Abdul Sani di Sampit, Rabu.
Kedatangan rombongan FKDM Hulu Sungai Selatan disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka menggelar pertemuan sekaligus silturahmi yang dipimpin Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri.
Berbagai pertanyaan disampaikan rombongan saat sesi diskusi, di antaranya terkait kronologis singkat konflik etnis, gambaran situasinya, bagaimana penanganan saat kejadian, penanganan pascakejadian, hingga proses kembalinya warga yang sempat mengungsi.
Selain itu, masalah keberadaan aliran sesat dan kelompok radikal juga ditanyakan rombongan asal daerah yang terkenal dengan makanan dodol dan ketupat Kandangan. Masalah ini dinilai penting karena sangat sensitif dan sangat mudah memicu konflik yang luas.
Menurut Abdul Sani, munculnya konflik terkadang tidak bisa diduga dan tidak ada orang yang menghendakinya. Untuk itulah perlu langkah antisipasi dengan cara memahami potensi penyebab, pencegahan serta pola penanganan konflik.
Seperti masyarakat pada umumnya, Abdul Sani berharap tidak ada lagi terjadi konflik di masyarakat daerah manapun. Namun di sisi lain, pemerintah harus selalu waspada dan terus melakukan upaya pencegahan serta antisipasi dini karena konflik bisa terjadi kapan dan di mana saja.
"Di tempat kami, yang sempat mencuat itu masalah aliran sesat dan konflik pengelolaan perikanan di Sungai Bangkau, bahkan ada korban jiwa. Tapi dari diskusi ini kami banyak mendapat informasi untuk mencegah dan menangani jika terjadi berbagai jenis konflik," kata Abdul Sani.
Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri mengaku senang mendapat kunjungan dari FKDM Hulu Sungai Selatan. Pihaknya dengan senang hati berbagi cerita dan pengalaman terkait penanganan konflik etnis dengan harapan menjadi perhatian semua pihak agar kejadian itu tidak sampai terulang.
"Konflik etnis dulu terjadi akibat prilaku preman, kemudian dimanfaatkan provokator sehingga meluas. Itu sumber awalnya, kemudian berimbas dan dimanfaatkan pihak tertentu. Yang jadi korbannya masyarakat luas," kata Taufiq.
Taufiq mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Situasi Kotawaringin Timur yang kondusif harus dijaga bersama-sama agar masyarakat bisa terus menjalankan aktivitas dengan lancar.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum serta pihak lain.
Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Komunitas Intelejen Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan lainnya, sangat membantu pemerintah dalam menjaga situasi masyarakat yang kondusif. Pemerintah daerah juga cepat merespons jika ada kejadian yang berpotensi memicu konflik agar bisa dicegah.
"Kami menilai Kotawaringin Timur berhasil menangani konflik etnis dulu. Kini masyarakat di sini kembali bersatu. Ini yang ingin kami pelajari sebagai upaya kami mencegah munculnya konflik di daerah kami," kata Ketua FKDM Hulu Sungai Selatan, Abdul Sani di Sampit, Rabu.
Kedatangan rombongan FKDM Hulu Sungai Selatan disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka menggelar pertemuan sekaligus silturahmi yang dipimpin Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri.
Berbagai pertanyaan disampaikan rombongan saat sesi diskusi, di antaranya terkait kronologis singkat konflik etnis, gambaran situasinya, bagaimana penanganan saat kejadian, penanganan pascakejadian, hingga proses kembalinya warga yang sempat mengungsi.
Selain itu, masalah keberadaan aliran sesat dan kelompok radikal juga ditanyakan rombongan asal daerah yang terkenal dengan makanan dodol dan ketupat Kandangan. Masalah ini dinilai penting karena sangat sensitif dan sangat mudah memicu konflik yang luas.
Menurut Abdul Sani, munculnya konflik terkadang tidak bisa diduga dan tidak ada orang yang menghendakinya. Untuk itulah perlu langkah antisipasi dengan cara memahami potensi penyebab, pencegahan serta pola penanganan konflik.
Seperti masyarakat pada umumnya, Abdul Sani berharap tidak ada lagi terjadi konflik di masyarakat daerah manapun. Namun di sisi lain, pemerintah harus selalu waspada dan terus melakukan upaya pencegahan serta antisipasi dini karena konflik bisa terjadi kapan dan di mana saja.
"Di tempat kami, yang sempat mencuat itu masalah aliran sesat dan konflik pengelolaan perikanan di Sungai Bangkau, bahkan ada korban jiwa. Tapi dari diskusi ini kami banyak mendapat informasi untuk mencegah dan menangani jika terjadi berbagai jenis konflik," kata Abdul Sani.
Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri mengaku senang mendapat kunjungan dari FKDM Hulu Sungai Selatan. Pihaknya dengan senang hati berbagi cerita dan pengalaman terkait penanganan konflik etnis dengan harapan menjadi perhatian semua pihak agar kejadian itu tidak sampai terulang.
"Konflik etnis dulu terjadi akibat prilaku preman, kemudian dimanfaatkan provokator sehingga meluas. Itu sumber awalnya, kemudian berimbas dan dimanfaatkan pihak tertentu. Yang jadi korbannya masyarakat luas," kata Taufiq.
Taufiq mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Situasi Kotawaringin Timur yang kondusif harus dijaga bersama-sama agar masyarakat bisa terus menjalankan aktivitas dengan lancar.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum serta pihak lain.
Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Komunitas Intelejen Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan lainnya, sangat membantu pemerintah dalam menjaga situasi masyarakat yang kondusif. Pemerintah daerah juga cepat merespons jika ada kejadian yang berpotensi memicu konflik agar bisa dicegah.