Jakarta (ANTARA) - Alokasi anggaran yang minim disinyalir menjadi kendala bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencapai target pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan alokasi anggaran yang minim itu tidak seimbang dengan target yang terlampau tinggi.

"Targetnya dulu itu di RPJMN membangun rusun 550 ribu unit. Tapi kita lima tahun dengan anggaran yang ada cuma mampu membangun 50 ribu unit. Pak Menteri bilang tidak usah direvisi. Jadi dengan uang yang ada kita optimalkan," katanya.

Baca juga: BTN terus tingkatkan literasi properti pada generasi milenial

Baca juga: Pemprov Kalteng sediakan Rp70 miliar perbaikan jalan dan drainase perumahan

Khalawi menuturkan minimnya alokasi anggaran pemerintah ditambah target yang ada, dipastikan masalah "backlog" (jumlah kebutuhan rumah) tidak akan tuntas dalam lima tahun.
 sfsfs
Namun, lanjut dia, pemerintah selama empat tahun terakhir terus mencari solusi dan inovasi untuk memenuhi target tersebut, diantaranya dengan program sejuta rumah.

"Jadi dengan program sejuta rumah ini pemerintah bisa kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup ini (target). Karena keuangan negara tidak mencukupi untuk bisa membangun secara langsung," ujarnya.

Khalawi melanjutkan, selain anggaran minim, kendala lain yang dihadapi adalah belum maksimalnya regulasi tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Kelangkaan lahan dan kenaikan harga bahan bangunan juga kendala yang dihadapi. Belum lagi kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan belum sepenuhnya terlaksana. Ditambah lagi banyak kualitas rumah dan perumahan baru di bawah standar.

Baca juga: Pemerintah berikan fasilitas perumahan subsidi untuk tukang cukur

Baca juga: Developer di Palangka Raya diminta perhatikan drainase saat melakukan pembangunan