Tamiang Layang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat, melakukan studi komparasi ke DPRD Banjarmasin Kalimantan Selatan.
“Melihat dari komparasi DPRD Banjarmasin dengan di Kabupaten Barito Timur, kami sangat mengharapkan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di Barito Timur melalui program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” kata anggota pansus Markati dihubungi dari Tamiang Layang, Jumat.
Markati mengatakan, komparasi dilakukan ke DPRD Banjarmasin karena DPRD daerah itu telah melaksanakan penetapan pansus dan membuat rekomendasi untuk kepala daerah setempat.
Menurut Markati, ada beberapa kesamaan dalam studi komparasi tersebut, di antaranya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Namun, di Banjarmasin lebih tegas karena jika pengembangan ekonomi kerakyatan gagal maka akan dicari penyebabnya dan pada dinas teknis mana.
Kepala satuan organisasi perangkat daerah yang menjadi sektor penggerak ekonomi kerakyatan melalui UMKM akan diberhentikan jika gagal mengembangkan program ekonomi kerakyatan. Itu merupakan konsekuensi tegas agar program yang dilaksanakan berhasil.
Menurutnya, ada lima instansi teknis yang menyampaikan laporan pengembangan ekonomi kerakyatan kepada tim Pansus LKPj DPRD Banjarmasin. Salah satu instansi menyampaikan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pembuatan kain sasirangan yang warnanya berinovasi di tingkat lokal, nasional dan internasional.
“Untuk di tempat kita ada batik Mawiney yang bisa dikembangkan melalui kreativitas dan mampu berinovasi di tingkat lokal hingga nasional,” kata anggota fraksi PKPI itu.
Selain itu, ada pula pengembangan produk khas daerah dari penganan kering di Kota Banjarmasin yang bisa dikembangkan sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Pengembangannya ekonomi juga menyasar lokasi areal perdagangan.
Dalam studi yang menguji tentang perbandingan tersebut diketahui bahwa dari rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPj kepada kepala daerah diterima dan dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin. Dari persentasenya, sekitar 30 persen rekomendasi dilaksanakan untuk kemajuan ekonomi kerakyatan.
“Memang hanya sebuah rekomendasi. Namun, jika rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan daerah juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan bahkan bisa dilaksanakan,” demikian Markati.