Tamiang Layang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menerima nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun anggaran 2019, yang diserahkan langsung Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Arianto Muller di Tamiang Layang, Rabu, mengatakan sebagaimana pasal 311 ayat 1 dan 4 undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengajukan APBD perubahan.
"Kami tentunya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan menerima, membahas dan memproses nota keuangaan APBD-P 2019. Harapannya proses bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Terpisah, Wakil Bupati Barito timur Habib Said Abdul Saleh mengatakan penyusunan raperda APBD-P 2019 merupakan langkah awal dalam melaksanakan program RPJMD 2018-2023 jangan program ketiga RPJPD periode 2008 - 2028.
"Penyusunan RAPBD-P tahun 2019 sudah mengacu kepada visi misi kami yakni, terwujudnya Barito Timur yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan melalui pemerintahan yang amanah," kata Saleh.
Dalam nota keuangan RAPBD Perubahan 2019 yang diajukan sebesar Rp975 miliar dari anggaran APBD 2019 sebesar Rp960 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp15 miliar atau 1,60 persen.
Target pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp945 miliar berkurang sebesar Rp8,9 miliar atau turun 0,64 persen dari Rp954 miliar. Dari anggaran sebesar Rp975 miliar dengan anggaran alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp553 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp421 miliar.
"Saya yakin dan optimis anggota DPRD dapat bekerjasama dan memberikan pemikiran konstruktif dan responsif, secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2019 ini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah," demikian Saleh.
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Arianto Muller di Tamiang Layang, Rabu, mengatakan sebagaimana pasal 311 ayat 1 dan 4 undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengajukan APBD perubahan.
"Kami tentunya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan menerima, membahas dan memproses nota keuangaan APBD-P 2019. Harapannya proses bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Terpisah, Wakil Bupati Barito timur Habib Said Abdul Saleh mengatakan penyusunan raperda APBD-P 2019 merupakan langkah awal dalam melaksanakan program RPJMD 2018-2023 jangan program ketiga RPJPD periode 2008 - 2028.
"Penyusunan RAPBD-P tahun 2019 sudah mengacu kepada visi misi kami yakni, terwujudnya Barito Timur yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan melalui pemerintahan yang amanah," kata Saleh.
Dalam nota keuangan RAPBD Perubahan 2019 yang diajukan sebesar Rp975 miliar dari anggaran APBD 2019 sebesar Rp960 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp15 miliar atau 1,60 persen.
Target pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp945 miliar berkurang sebesar Rp8,9 miliar atau turun 0,64 persen dari Rp954 miliar. Dari anggaran sebesar Rp975 miliar dengan anggaran alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp553 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp421 miliar.
"Saya yakin dan optimis anggota DPRD dapat bekerjasama dan memberikan pemikiran konstruktif dan responsif, secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2019 ini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah," demikian Saleh.