Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan DPR RI menilai, tim pemerintah perlu mengkaji secara mendalam tentang struktur ekonomi yang ada di Kalimantan Tengah sebagai salah satu kandidat ibu kota yang baru, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
"Kita ketahui bersama, struktur ekonomi di Kalteng masih berbasis sumber daya alam, meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, pertambangan batu bara dan lainnya," kata Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI Michael Jeno di Palangka Raya, Senin.
Untuk menjadi suatu ibu kota yang bisa merepresentasikan Indonesia dan sebuah negara yang besar, perlu dilakukan pengembangan lainnya diluar industri yang bersifat ekstraktif atau sumber daya alam.
Merealisasikan pengembangan itu, tentu diperlukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Berbicara penyiapan SDM, tidak cukup waktu dua hingga tiga tahun, namun perlu lima bahkan sepuluh tahun yang memang ada dimensi waktu cukup panjang.
"Hal ini perlu menjadi catatan bersama, agar rencana pemindahan benar-benar dilakukan dengan baik serta memiliki strategi-strategi yang tepat. Termasuk dalam hal pembiayaannya," jelasnya.
Jeno menegaskan, pihaknya menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke wilayah Kalimantan, hanya saja diharapkan rencana itu benar-benar disertai perhitungan yang matang dan tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.
Rencana itu merupakan keputusan yang sangat strategis dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih tersebar serta merata. Tetapi pemindahan ibu kota tentu memiliki dampak luar biasa, sehingga perlu disiapkan secara matang dan benar-benar terukur.
Persiapan terkait pemindahan ibu kota perlu melihat dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, sosial dan budaya serta hal lainnya. Hingga akhirnya benar-benar didapatkan ibu kota baru yang lebih representatif serta terwujudnya pembangunan Indonesia sentris.
Lebih lanjut Jeno menyebut, jika berbicara tentang kebutuhan lahan tentu telah disiapkan dan memadai. Namun rencana strategis tersebut, tidak hanya berkaitan dengan lahan, bebas dari gempa maupun aspek fisik.
"Pemerintah juga harus benar-benar menyiapkan aspek non fisik, yakni masyarakat di daerah. Jangan sampai masyarakat asli di Kalimantan tidak terlibat dalam pembangunan dan hanya menjadi penonton, ini yang perlu diprioritaskan," tegasnya.
"Kita ketahui bersama, struktur ekonomi di Kalteng masih berbasis sumber daya alam, meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, pertambangan batu bara dan lainnya," kata Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI Michael Jeno di Palangka Raya, Senin.
Untuk menjadi suatu ibu kota yang bisa merepresentasikan Indonesia dan sebuah negara yang besar, perlu dilakukan pengembangan lainnya diluar industri yang bersifat ekstraktif atau sumber daya alam.
Merealisasikan pengembangan itu, tentu diperlukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Berbicara penyiapan SDM, tidak cukup waktu dua hingga tiga tahun, namun perlu lima bahkan sepuluh tahun yang memang ada dimensi waktu cukup panjang.
"Hal ini perlu menjadi catatan bersama, agar rencana pemindahan benar-benar dilakukan dengan baik serta memiliki strategi-strategi yang tepat. Termasuk dalam hal pembiayaannya," jelasnya.
Jeno menegaskan, pihaknya menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke wilayah Kalimantan, hanya saja diharapkan rencana itu benar-benar disertai perhitungan yang matang dan tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.
Rencana itu merupakan keputusan yang sangat strategis dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih tersebar serta merata. Tetapi pemindahan ibu kota tentu memiliki dampak luar biasa, sehingga perlu disiapkan secara matang dan benar-benar terukur.
Persiapan terkait pemindahan ibu kota perlu melihat dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, sosial dan budaya serta hal lainnya. Hingga akhirnya benar-benar didapatkan ibu kota baru yang lebih representatif serta terwujudnya pembangunan Indonesia sentris.
Lebih lanjut Jeno menyebut, jika berbicara tentang kebutuhan lahan tentu telah disiapkan dan memadai. Namun rencana strategis tersebut, tidak hanya berkaitan dengan lahan, bebas dari gempa maupun aspek fisik.
"Pemerintah juga harus benar-benar menyiapkan aspek non fisik, yakni masyarakat di daerah. Jangan sampai masyarakat asli di Kalimantan tidak terlibat dalam pembangunan dan hanya menjadi penonton, ini yang perlu diprioritaskan," tegasnya.