Pulang Pisau (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Tandean Indra Bela mengatakan kebijakan Presiden RI yang menetapkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara harus diterima dengan lapang dada, meski ada kekecewaan yang dirasa oleh seluruh masyarakat Kalteng.
"Kita harus siap karena fakta Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terpilih dengan berbagai pertimbangan oleh pemerintah pusat," kata Tendean, Selasa.
Untuk mengobati kekecewaan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, terang Tandean, paling tidak Kalteng meminta satu jatah menteri untuk duduk di dalam kabinet sekarang ini.
Wacana tersebut sudah lama dicetuskan oleh para tokoh di Kalteng sebelumnya sehingga ada rasa perhatian dan keadilan yang merata yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena selama ini belum ada menteri yang berasal dari Kateng.
Tidak bisa dipungkiri, ungkap Tandean, masyarakat di Kalteng kecewa karena secara historis Presiden Soekarno sebelumnya telah menjadikan provinsi ini sebagai alternatif cikal bakal ibu kota negara karena letaknya berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia.
Apabila pertimbangan bencana, semua daerah tentu tidak luput memiliki potensi yang sama.
Menurut Tandean, harus diakui Kaltim sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju dan dinilai strategis oleh pemerintah pusat. Sebagai Negara kepulauan pelabuhan laut salah satu infrastruktur yang dibutuhkan menjadi faktor pendukung apabila melihat konsep sebagai Negara maritim.
Meski Kalteng tidak dipilih menjadi ibu kota negara, terang Tandean, masyarakat setempat harus siap.
Secara tidak langsung kemajuan akan tetap dirasakan oleh provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya, sehingga peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Kalteng harus dipersiapkan.
Hal tersebut dilakukan agar Kalteng tidak tertinggal jauh dengan provinsi lain.
Perpindahan penduduk, kata dia, pasti akan terjadi bagi provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan dampak dari perpindahan ibu kota negara ini.
Jangan sampai masyarakat di daerah-daerah Kalteng yang tertinggal khususnya dalam persaingan SDM dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
"Kita harus siap karena fakta Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terpilih dengan berbagai pertimbangan oleh pemerintah pusat," kata Tendean, Selasa.
Untuk mengobati kekecewaan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, terang Tandean, paling tidak Kalteng meminta satu jatah menteri untuk duduk di dalam kabinet sekarang ini.
Wacana tersebut sudah lama dicetuskan oleh para tokoh di Kalteng sebelumnya sehingga ada rasa perhatian dan keadilan yang merata yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena selama ini belum ada menteri yang berasal dari Kateng.
Tidak bisa dipungkiri, ungkap Tandean, masyarakat di Kalteng kecewa karena secara historis Presiden Soekarno sebelumnya telah menjadikan provinsi ini sebagai alternatif cikal bakal ibu kota negara karena letaknya berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia.
Apabila pertimbangan bencana, semua daerah tentu tidak luput memiliki potensi yang sama.
Menurut Tandean, harus diakui Kaltim sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju dan dinilai strategis oleh pemerintah pusat. Sebagai Negara kepulauan pelabuhan laut salah satu infrastruktur yang dibutuhkan menjadi faktor pendukung apabila melihat konsep sebagai Negara maritim.
Meski Kalteng tidak dipilih menjadi ibu kota negara, terang Tandean, masyarakat setempat harus siap.
Secara tidak langsung kemajuan akan tetap dirasakan oleh provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya, sehingga peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Kalteng harus dipersiapkan.
Hal tersebut dilakukan agar Kalteng tidak tertinggal jauh dengan provinsi lain.
Perpindahan penduduk, kata dia, pasti akan terjadi bagi provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan dampak dari perpindahan ibu kota negara ini.
Jangan sampai masyarakat di daerah-daerah Kalteng yang tertinggal khususnya dalam persaingan SDM dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.