Palangka Raya (ANTARA) - Persentase posyandu yang aktif atau posyandu yang mempunyai strata mandiri dan purnama di tahun 2019 adalah 25,39 persen atau 651 posyandu, dari 2.500 lebih posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah.
"Persentase tersebut meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 19,44 persen, namun belum memenuhi target, yakni 50 persen," kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran di Palangka Raya, Selasa.
Untuk itu pihaknya terus mendorong agar posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng bisa kembali diaktifkan, mengingat banyak manfaat yang bisa didapat masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
Ivo mengimbau kepada seluruh kader PKK untuk terlibat secara aktif dan mengajak kaum ibu di lingkungan sekitarnya, seperti ibu hamil, bersalin serta menyusui, untuk membawa balitanya datang ke posyandu.
"Berikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, agar kaum ibu rutin membawa balitanya ke posyandu di setiap bulannya, untuk diimunisasi dan terpantau tumbuh kembangnya," jelasnya.
Selain itu, posyandu dinilai sebagai sarana tepat, untuk membantu pemerintah daerah menuntaskan permasalahan stunting atau gagal tumbuh yang masih dihadapi saat ini.
Menurutnya, stunting bisa ditanggulangi melalui berbagai upaya, salah satu yang utama adalah melalui pos pelayanan keluarga berencana-kesehatan terpadu atau posyandu.
Posyandu merupakan layanan dasar yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri di bidang kesehatan yang penyelenggaraannya dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan kegiatan swadaya yang harus digalakkan.
Melalui posyandu, tumbuh kembang anak akan terpantau dengan baik dan tentunya dengan skala waktu yang telah diatur. Sehingga apabila ditemukan permasalahan kekurangan gizi atau yang berpotensi menyebabkan stunting, bisa segera ditangani.
"Mengingat pentingnya peran dan fungsi posyandu, kami berharap agar keberadaannya bisa dimanfaatkan secara optimal di Kalteng. Untuk itu diperlukan dukungan dan kesadaran semua pihak agar hal itu bisa diwujudkan," ungkapnya.
"Persentase tersebut meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 19,44 persen, namun belum memenuhi target, yakni 50 persen," kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran di Palangka Raya, Selasa.
Untuk itu pihaknya terus mendorong agar posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng bisa kembali diaktifkan, mengingat banyak manfaat yang bisa didapat masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
Ivo mengimbau kepada seluruh kader PKK untuk terlibat secara aktif dan mengajak kaum ibu di lingkungan sekitarnya, seperti ibu hamil, bersalin serta menyusui, untuk membawa balitanya datang ke posyandu.
"Berikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, agar kaum ibu rutin membawa balitanya ke posyandu di setiap bulannya, untuk diimunisasi dan terpantau tumbuh kembangnya," jelasnya.
Selain itu, posyandu dinilai sebagai sarana tepat, untuk membantu pemerintah daerah menuntaskan permasalahan stunting atau gagal tumbuh yang masih dihadapi saat ini.
Menurutnya, stunting bisa ditanggulangi melalui berbagai upaya, salah satu yang utama adalah melalui pos pelayanan keluarga berencana-kesehatan terpadu atau posyandu.
Posyandu merupakan layanan dasar yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri di bidang kesehatan yang penyelenggaraannya dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan kegiatan swadaya yang harus digalakkan.
Melalui posyandu, tumbuh kembang anak akan terpantau dengan baik dan tentunya dengan skala waktu yang telah diatur. Sehingga apabila ditemukan permasalahan kekurangan gizi atau yang berpotensi menyebabkan stunting, bisa segera ditangani.
"Mengingat pentingnya peran dan fungsi posyandu, kami berharap agar keberadaannya bisa dimanfaatkan secara optimal di Kalteng. Untuk itu diperlukan dukungan dan kesadaran semua pihak agar hal itu bisa diwujudkan," ungkapnya.