Surabaya (ANTARA) - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Munir yang meninggal dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda.
Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah, di Surabaya, Sabtu, mengatakan hari meninggalnya Munir selalu diperingati oleh pembela HAM.
"Tidak saja untuk mengenang jasa-jasa Cak Munir, tetapi lebih jauh untuk selalu memupuk dan menumbuhkan semangat juang dan nilai-nilai yang dibangun oleh Cak Munir, salah satunya dulu besar di LBH Surabaya dalam mendorong pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM," katanya.
Ia menjelaskan, penuntasan kasus pembunuhan Munir menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Hingga saat ini pemerintahan Jokowi akan memasuki dua periode pun penyelesaian kasus Munir juga masih mandek, meskipun salah satu janji Jokowi adalah menyelesaikan kasus Munir.
"Pembunuhan terhadap Munir juga menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM," katanya.
Ia mengatakan, selain kekerasan atau ancaman fisik, pembela HAM juga seringkali dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata di pengadilan.
"Tren yang muncul belakangan, pembela HAM sering kali berhadapan dengan hukum. Ini yang dinamakan SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation). Pembela HAM dikriminalisasi atau digugat secara perdata," katanya.
Ia menjelaskan, instrumen hukum dijadikan alat untuk membungkam, dan LBH Surabaya banyak menangani kasus seperti ini, baik yang dialami buruh, petani, aktivis lingkungan maupun aktivis antikorupsi.
Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah, di Surabaya, Sabtu, mengatakan hari meninggalnya Munir selalu diperingati oleh pembela HAM.
"Tidak saja untuk mengenang jasa-jasa Cak Munir, tetapi lebih jauh untuk selalu memupuk dan menumbuhkan semangat juang dan nilai-nilai yang dibangun oleh Cak Munir, salah satunya dulu besar di LBH Surabaya dalam mendorong pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM," katanya.
Ia menjelaskan, penuntasan kasus pembunuhan Munir menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Hingga saat ini pemerintahan Jokowi akan memasuki dua periode pun penyelesaian kasus Munir juga masih mandek, meskipun salah satu janji Jokowi adalah menyelesaikan kasus Munir.
"Pembunuhan terhadap Munir juga menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM," katanya.
Ia mengatakan, selain kekerasan atau ancaman fisik, pembela HAM juga seringkali dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata di pengadilan.
"Tren yang muncul belakangan, pembela HAM sering kali berhadapan dengan hukum. Ini yang dinamakan SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation). Pembela HAM dikriminalisasi atau digugat secara perdata," katanya.
Ia menjelaskan, instrumen hukum dijadikan alat untuk membungkam, dan LBH Surabaya banyak menangani kasus seperti ini, baik yang dialami buruh, petani, aktivis lingkungan maupun aktivis antikorupsi.