Pulang Pisau (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Rifa'i mengatakan, masalah disiplin anggota adalah salah satu yang ditekankan dan pihaknya benahi kedepannya.
“Masalah disiplin ini perlu diprioritaskan, sebab citra dari para legislator sangatlah penting dan dinilai oleh rakyat," katanya di Pulang Pisau, Senin.
Penerapan disiplin harus dibangun dari hal kecil. Dalam penyusunan tata tertib juga ada hal yang berbeda, legislator yang tidak hadir dalam kegiatan DPRD, diminta menyampaikan izin secara tertulis melalui surat dan tidak lagi melalui grup whatsapp dan sejenisnya.
Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak kecolongan. Dalam arti semua legislator harus berfungsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Begitu juga apabila ada legislator yang mengalami sakit keras dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jika sakit itu telah didiagnosa dokter dan yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas, maka bisa langsung diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Semua anggota DPRD harus saling mengisi. Jangan sampai terjadi kesenjangan pengalaman antara yang baru dengan yang sebelumnya pernah duduk di DPRD. Semua memiliki hak yang sama dan harus saling menghargai antara satu dengan yang lain," tuturnya.
Rifa'i berharap sekaligus mengingatkan, agar tidak adanya perlakuan saling membedakan pengalaman antara legislator yang baru terpilih maupun legislator lama. Legislator baru harus berusaha menambah wawasan dan pengalaman, sebab semua yang duduk di DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sama.
Adapun tiga unsur pimpinan yang diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Agung Nugroho, merupakan legislator yang diusulkan dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif (Pileg).
Ketua DPRD dijabat Ahmad Rifa'i dari Partai Golongan Karya (Golkar), Wakil Ketua I adalah H A Fadli Rahman dari Partai PDI Perjuangan dan Wakil Ketua II adalah Nova Selvia yang sekaligus menjadi unsur pimpinan DPRD wanita termuda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Masalah disiplin ini perlu diprioritaskan, sebab citra dari para legislator sangatlah penting dan dinilai oleh rakyat," katanya di Pulang Pisau, Senin.
Penerapan disiplin harus dibangun dari hal kecil. Dalam penyusunan tata tertib juga ada hal yang berbeda, legislator yang tidak hadir dalam kegiatan DPRD, diminta menyampaikan izin secara tertulis melalui surat dan tidak lagi melalui grup whatsapp dan sejenisnya.
Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak kecolongan. Dalam arti semua legislator harus berfungsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Begitu juga apabila ada legislator yang mengalami sakit keras dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jika sakit itu telah didiagnosa dokter dan yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas, maka bisa langsung diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Semua anggota DPRD harus saling mengisi. Jangan sampai terjadi kesenjangan pengalaman antara yang baru dengan yang sebelumnya pernah duduk di DPRD. Semua memiliki hak yang sama dan harus saling menghargai antara satu dengan yang lain," tuturnya.
Rifa'i berharap sekaligus mengingatkan, agar tidak adanya perlakuan saling membedakan pengalaman antara legislator yang baru terpilih maupun legislator lama. Legislator baru harus berusaha menambah wawasan dan pengalaman, sebab semua yang duduk di DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sama.
Adapun tiga unsur pimpinan yang diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Agung Nugroho, merupakan legislator yang diusulkan dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif (Pileg).
Ketua DPRD dijabat Ahmad Rifa'i dari Partai Golongan Karya (Golkar), Wakil Ketua I adalah H A Fadli Rahman dari Partai PDI Perjuangan dan Wakil Ketua II adalah Nova Selvia yang sekaligus menjadi unsur pimpinan DPRD wanita termuda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).