Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Supian Hadi menginstruksikan kepada seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk menggenjot serapan anggaran 2019 yang saat ini belum mencapai target, salah satunya terimbas kebakaran hutan dan lahan.
"Hingga memasuki triwulan III, serapan anggaran 2019 memang belum mencapai target. Untuk itu kami telah meminta kepada seluruh SOPD untuk lebih bekerja keras lagi agar hingga akhir tahun nanti serapan anggaran bisa lebih baik," katanya di Sampit, Kamis.
Menurut Supian Hadi, pada dasarnya tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran. Tidak tercapainya target serapan anggaran 2019 pada triwulan III karena sejak terjadi kemarau lalu seluruh SOPD diinstruksikan fokus turut menangani kebakaran hutan dan lahan.
Akibat dari dikerahkannya seluruh SOPD, instansi dan badan di Kotawaringin Timur membuat serapan anggaran tidak dapat berjalan dengan baik. Kondisi itu bisa dimaklumi karena perhatian pemerintah kabupaten saat itu terkuras untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Sekarang kejadian karhutla di wilayah Kotawaringin Timur sudah berkurang, utamanya sejak turun hujan. Kini seluruh SOPD telah kembali bekerja sesuai tugasnya diharapkan serapan anggaran bisa membaik," terangnya.
Supian Hadi juga mengaskan tidak ada lagi alasan SOPD untuk tidak melaksanakan tugasnya. Untuk itu SOPD diwajibkan mengejar ketertinggalan pada semester yang akan datang.
Sementara itu, berdasarkan data, hingga 30 September 2019, realisasi pendapatan baru mencapai sebesar 62,59 persen dari target sebesar 85 persen. Dan realisasi belanja sebesar 57,97 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 86 persen.
Hingga 31 Agustus 2019, pendapatan daerah terealisasi sebesar 60,70 persen atau Rp1.123.110.279.329 dari pagu Rp1.850.333.575.377. Sedangkan belanja, total pagu APBD sebesar Rp1.933.598.586.269 dengan realisasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 55,86 persen atau sebesar Rp1.080.029.177.596.
Untuk mencapai target yang sudah direncanakan, Supian Hadi meminta kegiatan pengendalian dilakukan dengan sistem tidak terbatas atau hanya pada rapat-rapat tertentu saja, tetapi bisa dilakukan kapanpun melalui koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat antarinstansi.
Supian Hadi mengingatkan, kepala SOPD harus dapat mengendalikan seluruh program dan kegiatan di lingkungan pekerjaan masing-masing agar dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dengan dukungan tertib administrasi.
Pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkala diharapkan dapat meningkatkan produktivitas program dan kegiatan sebagai perwujudan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Hingga memasuki triwulan III, serapan anggaran 2019 memang belum mencapai target. Untuk itu kami telah meminta kepada seluruh SOPD untuk lebih bekerja keras lagi agar hingga akhir tahun nanti serapan anggaran bisa lebih baik," katanya di Sampit, Kamis.
Menurut Supian Hadi, pada dasarnya tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran. Tidak tercapainya target serapan anggaran 2019 pada triwulan III karena sejak terjadi kemarau lalu seluruh SOPD diinstruksikan fokus turut menangani kebakaran hutan dan lahan.
Akibat dari dikerahkannya seluruh SOPD, instansi dan badan di Kotawaringin Timur membuat serapan anggaran tidak dapat berjalan dengan baik. Kondisi itu bisa dimaklumi karena perhatian pemerintah kabupaten saat itu terkuras untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Sekarang kejadian karhutla di wilayah Kotawaringin Timur sudah berkurang, utamanya sejak turun hujan. Kini seluruh SOPD telah kembali bekerja sesuai tugasnya diharapkan serapan anggaran bisa membaik," terangnya.
Supian Hadi juga mengaskan tidak ada lagi alasan SOPD untuk tidak melaksanakan tugasnya. Untuk itu SOPD diwajibkan mengejar ketertinggalan pada semester yang akan datang.
Sementara itu, berdasarkan data, hingga 30 September 2019, realisasi pendapatan baru mencapai sebesar 62,59 persen dari target sebesar 85 persen. Dan realisasi belanja sebesar 57,97 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 86 persen.
Hingga 31 Agustus 2019, pendapatan daerah terealisasi sebesar 60,70 persen atau Rp1.123.110.279.329 dari pagu Rp1.850.333.575.377. Sedangkan belanja, total pagu APBD sebesar Rp1.933.598.586.269 dengan realisasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 55,86 persen atau sebesar Rp1.080.029.177.596.
Untuk mencapai target yang sudah direncanakan, Supian Hadi meminta kegiatan pengendalian dilakukan dengan sistem tidak terbatas atau hanya pada rapat-rapat tertentu saja, tetapi bisa dilakukan kapanpun melalui koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat antarinstansi.
Supian Hadi mengingatkan, kepala SOPD harus dapat mengendalikan seluruh program dan kegiatan di lingkungan pekerjaan masing-masing agar dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dengan dukungan tertib administrasi.
Pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkala diharapkan dapat meningkatkan produktivitas program dan kegiatan sebagai perwujudan pelayanan publik kepada masyarakat.