Palangka Raya (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengaku, pihaknya memiliki program dan departemen khusus dalam hal pemberdayaan dan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil menengah di seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah.
Pengakuan tersebut disampaikan Destry saat menghadiri pengukuhan Kepala BI Perwakilan Kalteng yang semula dijabat Wuryanto berganti menjadi Rihando di Hotel Swissbell Palangka Raya, Jumat.
"Tapi, bagaimanapun BI tidak bisa sendri. Dibutuhkan kebersamaan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memajukan dan meningkatkan produktivitas UMKM," tambahnya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat dan melaksanakan program pemberdayaan terhadap UMKM. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masing-masing UMKM.
Destry mengatakan untuk identifikasi UMKM, BI telah melakukan dan membaginya ke dalam empat kategori, yakni potensi, tingkat kesuksesan namun belum melek digital, serta sukses dan telah memanfaatkan digital, serta telah ekspor.
Baca juga: Gubernur berharap BI bantu Kalteng dapatkan CSR dari perbankan
"Setelah adanya pembagian tersebut, baru kita bisa melakukan penanganan dengan menyesuaikan kategorinya masing-masing. Jadi, efektif dan tepat sasaran," ucapnya.
Berdasarkan data BI, permasalahn UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng sama, yakni permodalan. Hanya, untuk mendapatkan permodalan itu, UMKM harus menjadi formal. Sementara, kebanyakan UMKM di Indonesia belum formal.
Dia mengatakan pemerintah sebenarnya telah membuat berbagai program dalam membantu UMKM mendapatkan permodalan. Sekarang ini tinggal UMKM menjadikannya formal agar mudah dalam mendapatkan akses permodalan.
"Ini yang perlu di dorong, sembari pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pemberdayaan serta lainnya. Termasuk kami di BI juga melakukan pemberdayaan," demikian Destry.
Baca juga: BI dan TNI AD gelar pengobatan gratis kepada masyarakat Palangka Raya
Baca juga: BI ungkap kendala dan tantangan Kalteng kembangkan industri CPO
Pengakuan tersebut disampaikan Destry saat menghadiri pengukuhan Kepala BI Perwakilan Kalteng yang semula dijabat Wuryanto berganti menjadi Rihando di Hotel Swissbell Palangka Raya, Jumat.
"Tapi, bagaimanapun BI tidak bisa sendri. Dibutuhkan kebersamaan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memajukan dan meningkatkan produktivitas UMKM," tambahnya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membuat dan melaksanakan program pemberdayaan terhadap UMKM. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masing-masing UMKM.
Destry mengatakan untuk identifikasi UMKM, BI telah melakukan dan membaginya ke dalam empat kategori, yakni potensi, tingkat kesuksesan namun belum melek digital, serta sukses dan telah memanfaatkan digital, serta telah ekspor.
Baca juga: Gubernur berharap BI bantu Kalteng dapatkan CSR dari perbankan
"Setelah adanya pembagian tersebut, baru kita bisa melakukan penanganan dengan menyesuaikan kategorinya masing-masing. Jadi, efektif dan tepat sasaran," ucapnya.
Berdasarkan data BI, permasalahn UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng sama, yakni permodalan. Hanya, untuk mendapatkan permodalan itu, UMKM harus menjadi formal. Sementara, kebanyakan UMKM di Indonesia belum formal.
Dia mengatakan pemerintah sebenarnya telah membuat berbagai program dalam membantu UMKM mendapatkan permodalan. Sekarang ini tinggal UMKM menjadikannya formal agar mudah dalam mendapatkan akses permodalan.
"Ini yang perlu di dorong, sembari pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pemberdayaan serta lainnya. Termasuk kami di BI juga melakukan pemberdayaan," demikian Destry.
Baca juga: BI dan TNI AD gelar pengobatan gratis kepada masyarakat Palangka Raya
Baca juga: BI ungkap kendala dan tantangan Kalteng kembangkan industri CPO