Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah didorong lebih meningkatkan program penanggulangan kemiskinan agar dampaknya signifikan di tengah tingginya pertambahan penduduk di daerah ini.
"Tingkat kemiskinan di Kotawaringin Timur mengalami penurunan, namun belum signifikan. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah penduduk yang cukup besar serta diikuti oleh migrasi penduduk dari luar daerah yang mengadu nasib di kabupaten ini. Namun, tingkat pengangguran di Kotawaringin Timur memang cenderung menurun," kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur Bima Santoso di Sampit, Jumat.
Menurut Bima, kemiskinan adalah masalah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah. Suatu daerah tidak bisa dikatakan makmur apabila tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi.
Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan, baik karena pertumbuhan alami maupun akibat perpindahan penduduk. Jumlah penduduk pada 2016 sebanyak 436.276 jiwa, 2017 sebanyak 446.094 jiwa dan 2018 sebanyak 456.409 jiwa.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menurun. Persentase penduduk miskin pada 2013 sebesar 6,85 persen, 2014 sebesar 6,67 persen, 2015 sebesar 6,42 persen, 2016 sebesar 6,32 persen, 2017 sebesar 6,24 persen dan 2018 sebesar 6,21 persen.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pengawasan koperasi
Meski menurun, namun pemerintah daerah harus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan di tengah laju pertambahan jumlah penduduk Kotawaringin Timur. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dimaksimalkan.
Menurut Bima, APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
APBD diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan yang semakin maju dan berkembang, meningkatkan perekonomian, mengurangi inflasi, kemiskinan dan pengangguran
Indeks pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan stabil yaitu berada di atas tujuh persen. Pada 2016 sebesar 7,93 persen, 2017 sebesar 7,99 persen dan 2018 sebesar 7,01 persen.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan kinerja pemerintah kabupaten dalam menjaga pertumbuhan ekonomi agar berada di atas 7 persen saat pertumbuhan di Indonesia hanya mampu berada di atas 5 persen," kata anggota Komisi IV.
Baca juga: Komisi I dukung penguatan bidang hukum Pemkab Kotim
Bima menambahkan, secara konseptual, inflasi merupakan barometer untuk melihat kenaikan harga barang dan jasa pada suatu daerah yang disebabkan terjadinya aktivitas pada sektor moneter dan sektor riil.
Inflasi harus menjadi perhatian serius dan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa tiga tahun terakhir tingkat inflasi di Kotawaringin Timur memang cenderung meningkat.
"Masalah inflasi juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan pergerakan sektor riil lainnya," demikian Bima.
Baca juga: Legislator Kotim ingatkan program CSR jangan diklaim didanai desa