Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah secara bertahap akan mengangkat guru berstatus tenaga honorer sekolah menjadi tenaga kontrak dengan memprioritaskan mereka yang bertugas di pedalaman.
"Prioritaskan mereka yang sudah bertugas di atas tiga tahun dan bertugas di sekolah-sekolah kawasan pelosok. Nanti terhitung 1 Januari 2020," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Halikinnor saat membuka seminar pendidikan memperingati hari ulang tahun ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia di Gedung Serbaguna Sampit.
Kegiatan ini dihadiri guru dari 17 kecamatan di Kotawaringin Timur. Gedung yang hanya berkapasitas sekitar 700 orang itu tidak mampu menampung peserta yang mencapai 2.500 orang.
Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya dengan mengangkat guru honorer sekolah menjadi tenaga kontrak. Selama ini guru honorer sekolah hanya mendapat insentif ratusan ribu rupiah per bulan, setelah diangkat menjadi tenaga kontrak maka mereka akan mendapat insentif sesuai upah minimum.
Baca juga: Defisit APBD Kotim 2020 disepakati 4,48 persen
Pengangkatan itu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru.
"Kalau tidak salah, ada 47 orang diusulkan jadi tenaga kontrak. Saya minta Dinas Pendidikan memprioritaskan yang terjauh dulu. Seperti yang saya janjikan kemarin itu guru di Dusun Cemeti dan Bapinang, Tumbang Ngahan dan Tumbang Gagu dan lainnya," kata Halikinnor.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, saat ini jumlah guru di Kotawaringin Timur saat sebanyak 5.644 orang, terdiri dari PNS 2.749 orang, guru yayasan 1.376 orang, guru kontrak 425 orang dan guru honorer sekolah 1.123 orang.
Tahun ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat alokasi 213 formasi yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan atau guru sebanyak 139 formasi, tenaga kesehatan 14 formasi dan tenaga teknis 60 formasi.
"Selain pemenuhan guru, infrastruktur pendidikan seperti ruang belajar dan rumah dinas guru juga akan menjadi fokus kami pada 2021 nanti. Untuk tahun 2020 belum bisa karena defisit anggaran cukup besar. Tahun 2021 dan seterusnya, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang mau roboh dan tidak ada lagi guru tinggal di rumah penduduk karena rumah dinasnya rusak," demikian Halikinnor.
Baca juga: Diskominfo Kotim mendadak periksa urine pegawai, ini hasilnya