Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Polisi Asep Adisaputra mengatakan bahwa Polri hingga saat ini belum menerima laporan terkait dengan dugaan praktik korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri).
"Sampai saat ini pihak kepolisian masih menunggu laporan-laporan dari pihak yang berkepentingan," kata Kombes Pol. Asep di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Pihaknya pun terus memantau perkembangan yang terjadi terkait dengan kasus Asabri.
Baca juga: Dugaan awal PT Asabri rugikan negara hingga Rp10 triliun
"Kami terus mengikuti perkembangan yang terjadi terkait dengan dugaan (korupsi) di Asabri tersebut," katanya.
Isu adanya dugaan korupsi di PT Asabri muncul setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi di Asabri senilai Rp10 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini masih mengaudit adanya dugaan kerugian negara di PT Asabri.
Baca juga: Kementerian BUMN segera rombak jajaran direksi PT Asabri
Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.
Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.
Baca juga: Wakil Menteri BUMN sebut ada kerugian pada saham PT Asabri
"Sampai saat ini pihak kepolisian masih menunggu laporan-laporan dari pihak yang berkepentingan," kata Kombes Pol. Asep di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Pihaknya pun terus memantau perkembangan yang terjadi terkait dengan kasus Asabri.
Baca juga: Dugaan awal PT Asabri rugikan negara hingga Rp10 triliun
"Kami terus mengikuti perkembangan yang terjadi terkait dengan dugaan (korupsi) di Asabri tersebut," katanya.
Isu adanya dugaan korupsi di PT Asabri muncul setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi di Asabri senilai Rp10 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini masih mengaudit adanya dugaan kerugian negara di PT Asabri.
Baca juga: Kementerian BUMN segera rombak jajaran direksi PT Asabri
Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.
Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.
Baca juga: Wakil Menteri BUMN sebut ada kerugian pada saham PT Asabri