Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaspadai potensi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.
"Jangan sampai PPK dan PPS jadi mesin (tim sukses) calon. Untuk itu KPU harus selalu melakukan monitor dan mengantisipasi pelanggaran kode etik PPK dan PPS. Pilkada juga lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara," kata Alfitra di Palangka Raya, Kamis.
PPK dan PPS selaku bagian dari garda terdepan penyelenggaraan pemilihan umum harus menjaga netralitasnya. Hal ini dalam rangka upaya menciptakan Pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan sukses.
Baca juga: Syarat minimal jumlah dukungan bacalon perseorangan Pilkada Kalteng sebanyak 175.323
Menurut dia cara utama dalam mengatasi masih maraknya pelanggaran Pemilu dengan peningkatan profesionalitas dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.
"KPU dan Bawaslu juga harus sesering mungkin minum kopi bareng, makan durian bareng. Jalin komunikasi secara intens lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik bimbingan teknis bersama guna menghindari perbedaan penafsiran aturan," katanya.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat acara Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik atau Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya.
Baca juga: PDIP tegaskan belum keluarkan rekomendasi bacagub Kalteng
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim menerangkan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu berbagi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Kalteng 2020.
Dia juga mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat tak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dalam pengawasan dan KPU dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.
Pelaksanaan Pemilu juga menjadi tanggung jawab bersama karena akan menentukan arah program pembangunan daerah di masa mendatang sehingga semua pihak harus terlibat aktif menyukseskan hajatan demokrasi itu.
Baca juga: KPU Kalteng siapkan anggaran Pilkada 2020 untuk enam paslon
Baca juga: Riban optimis diusung PDIP untuk maju di Pilgub 2020
Baca juga: Ini langkah DPRD Kalteng tangkal SARA saat Pilkada tahun 2020
"Jangan sampai PPK dan PPS jadi mesin (tim sukses) calon. Untuk itu KPU harus selalu melakukan monitor dan mengantisipasi pelanggaran kode etik PPK dan PPS. Pilkada juga lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara," kata Alfitra di Palangka Raya, Kamis.
PPK dan PPS selaku bagian dari garda terdepan penyelenggaraan pemilihan umum harus menjaga netralitasnya. Hal ini dalam rangka upaya menciptakan Pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan sukses.
Baca juga: Syarat minimal jumlah dukungan bacalon perseorangan Pilkada Kalteng sebanyak 175.323
Menurut dia cara utama dalam mengatasi masih maraknya pelanggaran Pemilu dengan peningkatan profesionalitas dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.
"KPU dan Bawaslu juga harus sesering mungkin minum kopi bareng, makan durian bareng. Jalin komunikasi secara intens lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik bimbingan teknis bersama guna menghindari perbedaan penafsiran aturan," katanya.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat acara Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik atau Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya.
Baca juga: PDIP tegaskan belum keluarkan rekomendasi bacagub Kalteng
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim menerangkan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu berbagi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Kalteng 2020.
Dia juga mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat tak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dalam pengawasan dan KPU dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.
Pelaksanaan Pemilu juga menjadi tanggung jawab bersama karena akan menentukan arah program pembangunan daerah di masa mendatang sehingga semua pihak harus terlibat aktif menyukseskan hajatan demokrasi itu.
Baca juga: KPU Kalteng siapkan anggaran Pilkada 2020 untuk enam paslon
Baca juga: Riban optimis diusung PDIP untuk maju di Pilgub 2020
Baca juga: Ini langkah DPRD Kalteng tangkal SARA saat Pilkada tahun 2020