Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, selama melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten tampaknya masih banyak daerah terisolir atau memiliki akses jalan yang sulit ditempuh.
"Untuk itu salah satu pembangunan yang menjadi prioritas kami adalah peningkatan maupun perbaikan infrastruktur berupa jalan," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Sejumlah daerah yang aksesnya masih sulit dilalui itu, diantaranya terdapat di wilayah Seruyan hingga Katingan. Melalui perangkat daerah terkait, ia menginstruksikan kondisi itu didata agar nantinya diprogramkan pembangunannya.
Meskipun ruas jalan dimaksud bukan menjadi kewenangan pemprov, namun pihaknya tetap berupaya membantu pembangunannya. Selain itu pihaknya akan mendorong pemkab setempat, yakni kepala daerahnya untuk memprioritaskan pembangunannya.
"Melalui upaya ini, kami tidak ingin ada daerah di Kalteng yang sulit dijangkau atau terisolir, sehingga desa-desa yang belum merasakan pembangunan secara optimal, yang sebelumnya belum teraspal, nantinya harus teraspal," ungkapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahudin menjelaskan, saat ini salah satu fokus pembangunan pemprov adalah bidang infrastruktur berupa jalan.
"Gubernur memang fokus terhadap bidang infrastruktur, sehingga sekali pun suatu ruas jalan ranahnya kabupaten/kota, kami akan turut membantu pembangunannya," ungkapnya.
Ia memaparkan, pemprov dapat membantu pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota melalui dana hibah, yakni dengan batasan maksimal adalah 20 persen dari total keseluruhan.
Sebagai contoh yang pembangunannya dibantu pemprov, jalan penyeberangan di Barito Utara yakni Muara Teweh-Jingah yang bantuan pendanaannya mencapai hingga Rp30 miliar. Selain itu hal serupa juga dilakukan terhadap ruas jalan lainnya yang dibantu pada tahun 2019.
"Untuk itu salah satu pembangunan yang menjadi prioritas kami adalah peningkatan maupun perbaikan infrastruktur berupa jalan," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Sejumlah daerah yang aksesnya masih sulit dilalui itu, diantaranya terdapat di wilayah Seruyan hingga Katingan. Melalui perangkat daerah terkait, ia menginstruksikan kondisi itu didata agar nantinya diprogramkan pembangunannya.
Meskipun ruas jalan dimaksud bukan menjadi kewenangan pemprov, namun pihaknya tetap berupaya membantu pembangunannya. Selain itu pihaknya akan mendorong pemkab setempat, yakni kepala daerahnya untuk memprioritaskan pembangunannya.
"Melalui upaya ini, kami tidak ingin ada daerah di Kalteng yang sulit dijangkau atau terisolir, sehingga desa-desa yang belum merasakan pembangunan secara optimal, yang sebelumnya belum teraspal, nantinya harus teraspal," ungkapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahudin menjelaskan, saat ini salah satu fokus pembangunan pemprov adalah bidang infrastruktur berupa jalan.
"Gubernur memang fokus terhadap bidang infrastruktur, sehingga sekali pun suatu ruas jalan ranahnya kabupaten/kota, kami akan turut membantu pembangunannya," ungkapnya.
Ia memaparkan, pemprov dapat membantu pembangunan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota melalui dana hibah, yakni dengan batasan maksimal adalah 20 persen dari total keseluruhan.
Sebagai contoh yang pembangunannya dibantu pemprov, jalan penyeberangan di Barito Utara yakni Muara Teweh-Jingah yang bantuan pendanaannya mencapai hingga Rp30 miliar. Selain itu hal serupa juga dilakukan terhadap ruas jalan lainnya yang dibantu pada tahun 2019.