Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering menyatakan bahwa pihaknya berencana menyampaikan usulan kepada pimpinan dewan, agar membentuk panitia khusus atau panitia kerja dalam menyikapi penyimpanan anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Bank Tabungan Negara.
Usulan tersebut karena berbagai pernyataan dan jawaban yang disampaikan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak mengambang, kata Freddy Ering usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD dengan KPU Kalteng di ruang rapat gabungan, Selasa.
"Berbagai pertanyaan yang kami sampaikan di RDP hari ini, jawaban KPU selalu mengambang. Jadi, nanti kami laporkan hasilnya sembari mengusulkan bahwa perlu dibentuk pansus atau panja," beber dia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengaku, pihaknya saat RDP menyarankan KPU agar menyimpan sebagian anggaran pilkada tahun 2020 ke Bank Kalteng tanpa harus membatalkan PKS dengan BTN.
Freddy mengatakan sekarang ini anggaran pilkada yang baru disimpan dan disalurkan pihak BTN berkisar 40 persen dari Rp249 miliar lebih, sehingga masih ada 60 persen atau sebagian dari itu disimpan di Bank Kalteng.
"Kami tidak meminta KPU Kalteng membatalkan perjanjian dengan BTN, tapi hanya menyarankan sebagian anggaran pilkada di Bank Kalteng. Perjanjian Kerjasama KPU Kalteng dan BTN kan bisa diperbaharui," ucapnya.
Baca juga: Tak transparan, rapat DPRD Kalteng sering berlangsung tertutup
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut, Ketua DPRD Kalteng dan Gubernur Kalteng pun sudah menyarankan agar sebagian anggaran pilkada disimpan di Bank Kalteng.
Dia mengatakan Bank Kalteng merupakan milik pemerintah daerah, sehingga wajar apabila anggaran yang berasal dari APBD disimpan di sana. Sebab, penyimpanan anggaran itu secara tidak langsung mendukung dan membantu Bank Kalteng semakin berkembang.
"Kalau Bank Kalteng semakin berkembang, tentunya deviden yang diterima Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng menjadi meningkat. Ini yang harus dipahami pihak KPU Kalteng," demikian Freddy Ering.
Rapat dengar pendapat DPRD Kalteng dan KPU Kalteng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, diikuti unsur pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kalteng.
Baca juga: Perkuat minuman tradisional, Legislator Kalteng sarankan dibuat perda
Baca juga: Ketua DPRD minta KPU-Bawaslu Kalteng simpan anggaran pilkada di Bank Kalteng
Usulan tersebut karena berbagai pernyataan dan jawaban yang disampaikan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak mengambang, kata Freddy Ering usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD dengan KPU Kalteng di ruang rapat gabungan, Selasa.
"Berbagai pertanyaan yang kami sampaikan di RDP hari ini, jawaban KPU selalu mengambang. Jadi, nanti kami laporkan hasilnya sembari mengusulkan bahwa perlu dibentuk pansus atau panja," beber dia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengaku, pihaknya saat RDP menyarankan KPU agar menyimpan sebagian anggaran pilkada tahun 2020 ke Bank Kalteng tanpa harus membatalkan PKS dengan BTN.
Freddy mengatakan sekarang ini anggaran pilkada yang baru disimpan dan disalurkan pihak BTN berkisar 40 persen dari Rp249 miliar lebih, sehingga masih ada 60 persen atau sebagian dari itu disimpan di Bank Kalteng.
"Kami tidak meminta KPU Kalteng membatalkan perjanjian dengan BTN, tapi hanya menyarankan sebagian anggaran pilkada di Bank Kalteng. Perjanjian Kerjasama KPU Kalteng dan BTN kan bisa diperbaharui," ucapnya.
Baca juga: Tak transparan, rapat DPRD Kalteng sering berlangsung tertutup
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut, Ketua DPRD Kalteng dan Gubernur Kalteng pun sudah menyarankan agar sebagian anggaran pilkada disimpan di Bank Kalteng.
Dia mengatakan Bank Kalteng merupakan milik pemerintah daerah, sehingga wajar apabila anggaran yang berasal dari APBD disimpan di sana. Sebab, penyimpanan anggaran itu secara tidak langsung mendukung dan membantu Bank Kalteng semakin berkembang.
"Kalau Bank Kalteng semakin berkembang, tentunya deviden yang diterima Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng menjadi meningkat. Ini yang harus dipahami pihak KPU Kalteng," demikian Freddy Ering.
Rapat dengar pendapat DPRD Kalteng dan KPU Kalteng dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, diikuti unsur pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kalteng.
Baca juga: Perkuat minuman tradisional, Legislator Kalteng sarankan dibuat perda
Baca juga: Ketua DPRD minta KPU-Bawaslu Kalteng simpan anggaran pilkada di Bank Kalteng