Tamiang Layang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah setempat menyediakan bahan pangan yang murah dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat selama adanya penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19.
Ketua DPRD Bartim Nursulistio di Tamiang Layang, Selasa, mengatakan kendala saat ini bahan pangan menjadi mahal karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan, sehingga pemerintah kabupaten harus sigap dan mempersiapkan berbagai antisipasi.
"Pemkab kan telah membentuk tim penanganan COVID-19. Jadi, salah satu yang harus diberikan yakni ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau," tambahnya.
Menurut dia, perlu ada tim yang menangani pencegahan dan penanganan COVID-19 serta dampak lainnya. Untuk itu, DPRD Bartim perlu mendengarkan langkah yang akan diambil Pemkab di masa situasi darurat COVID-19.
Baca juga: Pemkab Bartim diminta dukung pengembangan fasilitas Pasuha
Ditambahkan politisi Partai Golongan Karya itu, Pemkab Bartim harus siap dalam menangani COVID-19 dan dampaknya. DPRD Bartim secara kelembagaan melaksanakan tugas dibidang penganggaran dan melihat perincian dan besarannya.
"Perlu sikap cepat agar bisa tertangani dengan baik. Sekalipun sampai saat ini di Bartim belum ada yang positif COVID-19. Namun, Bartim merupakan daerah yang dikepung zona merah COVID-19," kata Nursulistio.
DPRD Bartim mendengarkan usulan Pemkab yakni menyediakan sebuah rumah susun sebagai antisipasi untuk perawatan pasien jika kouta melebihi pada RSUD Tamiang Layang. Selain itu, kekurangan tenaga medis dalam tanggap wabah COVID-19 perlu ada penambahan dan diperlukan insentif yang lebih baik ketika para tenaga medis dan kesehatan bekerja maksimal.
"Saya harapkanmasyarakat tidak panik dan tidak membeli barang secara berlebihan tapi seadanya saja. Warga diharapkan harus lebih waspada dalam pencegahan dan menangkal penularan COVID-19," katanya.
"Kami mengharapkan warga juga melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan daya ketahanan tubuh selama adanya wabah COVID-19," demikian Nursulistio.
Baca juga: DPRD apresiasi penerapan UNBK di Bartim
Baca juga: Pariwisata berpotensi tingkatkan ekonomi masyarakat Barito Timur
Baca juga: Perda PPHD menjadi acuan pembuatan produk hukum desa
Ketua DPRD Bartim Nursulistio di Tamiang Layang, Selasa, mengatakan kendala saat ini bahan pangan menjadi mahal karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan, sehingga pemerintah kabupaten harus sigap dan mempersiapkan berbagai antisipasi.
"Pemkab kan telah membentuk tim penanganan COVID-19. Jadi, salah satu yang harus diberikan yakni ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau," tambahnya.
Menurut dia, perlu ada tim yang menangani pencegahan dan penanganan COVID-19 serta dampak lainnya. Untuk itu, DPRD Bartim perlu mendengarkan langkah yang akan diambil Pemkab di masa situasi darurat COVID-19.
Baca juga: Pemkab Bartim diminta dukung pengembangan fasilitas Pasuha
Ditambahkan politisi Partai Golongan Karya itu, Pemkab Bartim harus siap dalam menangani COVID-19 dan dampaknya. DPRD Bartim secara kelembagaan melaksanakan tugas dibidang penganggaran dan melihat perincian dan besarannya.
"Perlu sikap cepat agar bisa tertangani dengan baik. Sekalipun sampai saat ini di Bartim belum ada yang positif COVID-19. Namun, Bartim merupakan daerah yang dikepung zona merah COVID-19," kata Nursulistio.
DPRD Bartim mendengarkan usulan Pemkab yakni menyediakan sebuah rumah susun sebagai antisipasi untuk perawatan pasien jika kouta melebihi pada RSUD Tamiang Layang. Selain itu, kekurangan tenaga medis dalam tanggap wabah COVID-19 perlu ada penambahan dan diperlukan insentif yang lebih baik ketika para tenaga medis dan kesehatan bekerja maksimal.
"Saya harapkanmasyarakat tidak panik dan tidak membeli barang secara berlebihan tapi seadanya saja. Warga diharapkan harus lebih waspada dalam pencegahan dan menangkal penularan COVID-19," katanya.
"Kami mengharapkan warga juga melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan daya ketahanan tubuh selama adanya wabah COVID-19," demikian Nursulistio.
Baca juga: DPRD apresiasi penerapan UNBK di Bartim
Baca juga: Pariwisata berpotensi tingkatkan ekonomi masyarakat Barito Timur
Baca juga: Perda PPHD menjadi acuan pembuatan produk hukum desa