Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menjelaskan, hingga saat ini anggaran yang telah digunakan untuk belanja tak terduga menghadapi pandemi COVID-19 adalah sekitar Rp18,7 miliar.
Dalam penggunaannya, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan hingga distribusi, pihaknya bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), katanya di Palangka Raya, Jumat.
"Hal itu kami lakukan, agar setiap proses penggunaan anggaran benar-benar dikawal dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," katanya saat mengikuti rapat bersama Kemendagri bersama Sekda se-Indonesia wilayah Kalimantan dan Sulawesi melalui video teleconference.
Pihaknya juga berterima kasih kepada Kemendagri berkenaan panduan-panduan yang diberikan mengenai penggunaan belanja tak terduga, serta arahan tentang refocusing maupun realokasi anggaran.
Fahrizal menjelaskan, pihaknya juga telah menyiapkan lagi anggaran sekitar Rp30 miliar berkaitan kebutuhan anggaran belanja tak terduga menghadapi COVID-19 kedepannya.
"Kami menyiapkan sejumlah skenario yang nantinya dapat digunakan menghadapi COVID-19 jika terus berkembang. Anggaran yang bisa disiapkan berkaitan hal itu, diperkirakan sekitar Rp500 miliar. Tentu ini didukung anggaran yang ada di pemkab dan pemkot," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, mengenai ketersediaan bahan pokok seperti beras, Kalteng memiliki persediaan yang mampu bertahan hingga tujuh bulan kedepan. Namun langkah lainnya, berdasarkan kebijakan Gubernur maka pemprov siap membeli semua produksi padi di Kalteng.
Diperkirakan panen padi lokal di Kalteng yaitu pada April-Mei 2020. Kebijakan pembelian produksi padi itu bertujuan untuk menambah persediaan pangan daerah, sekaligus memastikan agar hasil panen para petani ada yang membelinya.
"Kami berharap ini menjadi bagian upaya menggerakkan ekonomi masyarakat," tegas Fahrizal Fitri.
Pihaknya tak hanya fokus pada penanganan COVID-19, namun juga terhadap dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi. Baik terhadap UMKM, transportasi, petani, nelayan hingga buruh yang menjadi kelompok rentan terhadap kondisi saat ini.
"Kami akan melakukan stimulus-stimulus bantuan kepada mereka dan saat ini dalam proses pendataan. Kami juga menyusun kegiatan-kegiatan yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program padat karya tunai," kata dia.
Dalam penggunaannya, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan hingga distribusi, pihaknya bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), katanya di Palangka Raya, Jumat.
"Hal itu kami lakukan, agar setiap proses penggunaan anggaran benar-benar dikawal dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," katanya saat mengikuti rapat bersama Kemendagri bersama Sekda se-Indonesia wilayah Kalimantan dan Sulawesi melalui video teleconference.
Pihaknya juga berterima kasih kepada Kemendagri berkenaan panduan-panduan yang diberikan mengenai penggunaan belanja tak terduga, serta arahan tentang refocusing maupun realokasi anggaran.
Fahrizal menjelaskan, pihaknya juga telah menyiapkan lagi anggaran sekitar Rp30 miliar berkaitan kebutuhan anggaran belanja tak terduga menghadapi COVID-19 kedepannya.
"Kami menyiapkan sejumlah skenario yang nantinya dapat digunakan menghadapi COVID-19 jika terus berkembang. Anggaran yang bisa disiapkan berkaitan hal itu, diperkirakan sekitar Rp500 miliar. Tentu ini didukung anggaran yang ada di pemkab dan pemkot," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, mengenai ketersediaan bahan pokok seperti beras, Kalteng memiliki persediaan yang mampu bertahan hingga tujuh bulan kedepan. Namun langkah lainnya, berdasarkan kebijakan Gubernur maka pemprov siap membeli semua produksi padi di Kalteng.
Diperkirakan panen padi lokal di Kalteng yaitu pada April-Mei 2020. Kebijakan pembelian produksi padi itu bertujuan untuk menambah persediaan pangan daerah, sekaligus memastikan agar hasil panen para petani ada yang membelinya.
"Kami berharap ini menjadi bagian upaya menggerakkan ekonomi masyarakat," tegas Fahrizal Fitri.
Pihaknya tak hanya fokus pada penanganan COVID-19, namun juga terhadap dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi. Baik terhadap UMKM, transportasi, petani, nelayan hingga buruh yang menjadi kelompok rentan terhadap kondisi saat ini.
"Kami akan melakukan stimulus-stimulus bantuan kepada mereka dan saat ini dalam proses pendataan. Kami juga menyusun kegiatan-kegiatan yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program padat karya tunai," kata dia.