Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Arsyad mendorong pemerintah segera mengantisipasi kemungkinan lonjakan orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait pandemi virus Corona jenis COVID-19.
"Saya dapat informasi bahwa pasien yang hendak dirawat di ruang isolasi itu sampai harus 'waiting list' (daftar tunggu). Ini kan bahaya karena kita semua tahu COVID-19 ini mudah menular," kata Arsyad di Sampit, Kamis malam.
Politisi yang pernah menjadi jurnalis ini meminta pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terbuka dalam hal penanganan pandemi ini. Perkembangan apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat, apalagi jika bisa mengancam keselamatan masyarakat maka pemerintah wajib menyampaikan informasi tersebut kepada publik.
Menurutnya, akan sangat berbahaya jika ada PDP tidak bisa ditampung. Apalagi jika PDP tersebut ternyata positif terjangkit COVID-19, maka dampaknya akan buruk karena bisa membawa penularan bagi orang lain.
Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD dr Murjani Sampit tidak bisa memilih-milih pasien dari daerah ini atau luar daerah. Terlebih dalam situasi bencana kemanusiaan ini, tidak ada alasan bagi sebuah rumah sakit atau daerah jika sampai menolak pasien.
Arsyad mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan tempat tambahan untuk menampung PDP. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit.
Jika ada kendala, Arsyad berharap pemerintah kabupaten bisa lebih terbuka. Harapannya, kendala tersebut dapat dicari solusinya secara bersama-sama sehingga semua PDP bisa ditangani dengan baik.
Baca juga: DPRD Kotim minta pencegahan penularan COVID-19 sampai ke desa
Arsyad kembali mengingatkan bahwa COVID-19 adalah virus yang sangat mudah menular. Pasien yang terindikasi terjangkit virus ini harus dirawat di ruang isolasi agar tidak terjadi penularan kepada orang lain.
Arsyad menegaskan, siapapun tidak ingin jumlah ODP, PDP dan pasien positif COVID-19 di daerah ini terus bertambah. Namun antisipasi wajib dilakukan sehingga jika memang terjadi ledakan jumlah PDP maka Kotawaringin Timur sudah siap menanganinya dengan baik.
"Akan berbahaya kalau ada ODP atau PDP yang masih bebas berjalan-jalan di luar karena alasan ruang isolasi penuh. Makanya ini harus menjadi perhatian serius kita. Klinik atau ruang isolasi tambahan yang sedang dipersiapkan pemerintah harus segera diselesaikan," demikian Arsyad.
Sementara itu berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur pada Kamis siang terdapat 93 ODP, 8 PDP dan 3 positif COVID-19 yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu, terdapat empat PDP rujukan dari daerah lain yang juga dirawat di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit yakni satu orang dari Murung Raya dan tiga orang dari Katingan.
Baca juga: Fraksi Golkar serahkan bantuan untuk tim medis COVID-19 RSUD Murjani
Baca juga: Ini isi imbauan bersama pemerintah dan ulama untuk masyarakat Kotim
"Saya dapat informasi bahwa pasien yang hendak dirawat di ruang isolasi itu sampai harus 'waiting list' (daftar tunggu). Ini kan bahaya karena kita semua tahu COVID-19 ini mudah menular," kata Arsyad di Sampit, Kamis malam.
Politisi yang pernah menjadi jurnalis ini meminta pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terbuka dalam hal penanganan pandemi ini. Perkembangan apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat, apalagi jika bisa mengancam keselamatan masyarakat maka pemerintah wajib menyampaikan informasi tersebut kepada publik.
Menurutnya, akan sangat berbahaya jika ada PDP tidak bisa ditampung. Apalagi jika PDP tersebut ternyata positif terjangkit COVID-19, maka dampaknya akan buruk karena bisa membawa penularan bagi orang lain.
Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD dr Murjani Sampit tidak bisa memilih-milih pasien dari daerah ini atau luar daerah. Terlebih dalam situasi bencana kemanusiaan ini, tidak ada alasan bagi sebuah rumah sakit atau daerah jika sampai menolak pasien.
Arsyad mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan tempat tambahan untuk menampung PDP. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit.
Jika ada kendala, Arsyad berharap pemerintah kabupaten bisa lebih terbuka. Harapannya, kendala tersebut dapat dicari solusinya secara bersama-sama sehingga semua PDP bisa ditangani dengan baik.
Baca juga: DPRD Kotim minta pencegahan penularan COVID-19 sampai ke desa
Arsyad kembali mengingatkan bahwa COVID-19 adalah virus yang sangat mudah menular. Pasien yang terindikasi terjangkit virus ini harus dirawat di ruang isolasi agar tidak terjadi penularan kepada orang lain.
Arsyad menegaskan, siapapun tidak ingin jumlah ODP, PDP dan pasien positif COVID-19 di daerah ini terus bertambah. Namun antisipasi wajib dilakukan sehingga jika memang terjadi ledakan jumlah PDP maka Kotawaringin Timur sudah siap menanganinya dengan baik.
"Akan berbahaya kalau ada ODP atau PDP yang masih bebas berjalan-jalan di luar karena alasan ruang isolasi penuh. Makanya ini harus menjadi perhatian serius kita. Klinik atau ruang isolasi tambahan yang sedang dipersiapkan pemerintah harus segera diselesaikan," demikian Arsyad.
Sementara itu berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur pada Kamis siang terdapat 93 ODP, 8 PDP dan 3 positif COVID-19 yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu, terdapat empat PDP rujukan dari daerah lain yang juga dirawat di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit yakni satu orang dari Murung Raya dan tiga orang dari Katingan.
Baca juga: Fraksi Golkar serahkan bantuan untuk tim medis COVID-19 RSUD Murjani
Baca juga: Ini isi imbauan bersama pemerintah dan ulama untuk masyarakat Kotim