Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas memastikan, para penjaga posko pengawasan di Pasar Beringin Ampah Kecamatan Dusun Tengah dan Pasar Temanggung Djaya Karti di Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur akan menerima insentif.
“Kami sudah alokasikan anggaran untuk mereka yang jaga di posko pasar. Sama halnya dengan mereka yang jaga di posko pemantauan orang masuk di wilayah perbatasan,” katanya melalui sambungan telepon di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, dana insentif sudah teranggarkan dari program pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19 pada anggaran Rp9 miliar, dari Rp53 miliar yang sudah disusun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim.
Dana insentif maupun untuk operasional posko pengawasan pasar, dianggarakan sejak awal pandemi COVID-19 hingga Mei 2020.
Dana tersebut diusulkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang nantinya diakomodir melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan setempat.
“Terkait hal itu, akan kami ajukan ke DPRD Bartim untuk persetujuan perubahan,” kata orang nomor satu di Pemkab Bartim tersebut.
Jika dana insentif untuk posko pengawasan di pasar nanti tidak mendapat persetujuan DPRD Bartim, maka dana insentifnya akan diambil dari dana di Dinas Kesehatan. Untuk itu, Ampera meminta mereka yang jaga di posko pengawasan pasar, tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Selain memastikan insentif untuk mereka yang jaga di posko, pihaknya juga meniadakan dua posko pengawasan, yakni di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dan Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah.
“Dua posko tersebut dinilai tidak efektif dan optimal. Namun, kami memperkuat dua posko pengawasan, yakni posko pengawasan di Pasar Panas Kecamatan Benua Lima dan Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui. Ini karena berbatasan dengan Kalsel,” jelas Ampera.
Menurutnya, dari informasi yang diterima bahwa di Kalsel, seperti Banjarmasin memiliki angka terpapar COVID-19 yang cukup tinggi dan tingkat fatalitas kasus atau angka kematian akibat COVID-19 juga tinggi.
“Dana yang dipergunakan untuk operasional posko pengawasan di perbatasan masih menggunakan dana sebesar Rp2 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang awal dulu,” ungkapnya.
“Kami sudah alokasikan anggaran untuk mereka yang jaga di posko pasar. Sama halnya dengan mereka yang jaga di posko pemantauan orang masuk di wilayah perbatasan,” katanya melalui sambungan telepon di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, dana insentif sudah teranggarkan dari program pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19 pada anggaran Rp9 miliar, dari Rp53 miliar yang sudah disusun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim.
Dana insentif maupun untuk operasional posko pengawasan pasar, dianggarakan sejak awal pandemi COVID-19 hingga Mei 2020.
Dana tersebut diusulkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bartim kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang nantinya diakomodir melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan setempat.
“Terkait hal itu, akan kami ajukan ke DPRD Bartim untuk persetujuan perubahan,” kata orang nomor satu di Pemkab Bartim tersebut.
Jika dana insentif untuk posko pengawasan di pasar nanti tidak mendapat persetujuan DPRD Bartim, maka dana insentifnya akan diambil dari dana di Dinas Kesehatan. Untuk itu, Ampera meminta mereka yang jaga di posko pengawasan pasar, tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Selain memastikan insentif untuk mereka yang jaga di posko, pihaknya juga meniadakan dua posko pengawasan, yakni di Bambulung Kecamatan Pematang Karau dan Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah.
“Dua posko tersebut dinilai tidak efektif dan optimal. Namun, kami memperkuat dua posko pengawasan, yakni posko pengawasan di Pasar Panas Kecamatan Benua Lima dan Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui. Ini karena berbatasan dengan Kalsel,” jelas Ampera.
Menurutnya, dari informasi yang diterima bahwa di Kalsel, seperti Banjarmasin memiliki angka terpapar COVID-19 yang cukup tinggi dan tingkat fatalitas kasus atau angka kematian akibat COVID-19 juga tinggi.
“Dana yang dipergunakan untuk operasional posko pengawasan di perbatasan masih menggunakan dana sebesar Rp2 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang awal dulu,” ungkapnya.