Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Khozaini mendukung penambahan anggaran pengamanan pemilu kepala daerah agar lebih maksimal, khususnya mencegah isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Pilkada ini sangat rawan konflik kalau muncul isu SARA. Ini harus dicegah. Makanya saya sangat mendukung anggaran Polres, TNI dan Satpol PP ditambah supaya mereka optimal dalam mencegah potensi konflik akibat isu SARA," kata Khozaini saat rapat DPRD setempat membahas persiapan pilkada, Senin.
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Saat ini Komisi Pemilihan Umum kembali melanjutkan tahapan pilkada yang sebelumnya sempat dihentikan saat awal merebaknya pandemi COVID-19.
Tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan mengikuti dua agenda pilkada sekaligus, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Isu SARA diakui rawan muncul saat pilkada seperti sekarang. Ini harus dicegah dan diantisipasi karena sangat sensitif dan rawan memicu munculnya konflik di tengah masyarakat.
Selain mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa isu SARA dalam politik, Khozaini juga berharap peran aparat keamanan bisa ditingkatkan untuk mencegah hal tersebut.
Baca juga: Ratusan peserta didik di Kotim difasilitasi tes cepat COVID-19 gratis
Aparat keamanan harus didukung untuk menjalankan upaya-upaya pendekatan yang persuasif dan preventif dengan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, diantaranya dengan tidak membawa isu SARA.
"Kita semua harus mendukung agar pilkada nanti berjalan aman dan lancar. Kita harus mendukung aparat keamanan menjaga daerah agar tetap kondusif," harap Khozaini.
Politisi Partai Hanura ini juga meminta KPU mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif 2019 lalu. Berbagai kekurangan yang terjadi harus diperbaiki agar tidak sampai terulang saat pilkada nanti.
Dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu untuk meningkatkan pengawasan agar pelanggaran dalam pilkada nanti dapat ditekan. Ini penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas pilkada dan hasilnya.
Baca juga: BKSDA pasang jerat tangkap buaya penyerang warga Kotim
Baca juga: Partisipasi pemilih pilkada Kotim diharapkan tidak menurun
"Pilkada ini sangat rawan konflik kalau muncul isu SARA. Ini harus dicegah. Makanya saya sangat mendukung anggaran Polres, TNI dan Satpol PP ditambah supaya mereka optimal dalam mencegah potensi konflik akibat isu SARA," kata Khozaini saat rapat DPRD setempat membahas persiapan pilkada, Senin.
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Saat ini Komisi Pemilihan Umum kembali melanjutkan tahapan pilkada yang sebelumnya sempat dihentikan saat awal merebaknya pandemi COVID-19.
Tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan mengikuti dua agenda pilkada sekaligus, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
Isu SARA diakui rawan muncul saat pilkada seperti sekarang. Ini harus dicegah dan diantisipasi karena sangat sensitif dan rawan memicu munculnya konflik di tengah masyarakat.
Selain mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa isu SARA dalam politik, Khozaini juga berharap peran aparat keamanan bisa ditingkatkan untuk mencegah hal tersebut.
Baca juga: Ratusan peserta didik di Kotim difasilitasi tes cepat COVID-19 gratis
Aparat keamanan harus didukung untuk menjalankan upaya-upaya pendekatan yang persuasif dan preventif dengan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, diantaranya dengan tidak membawa isu SARA.
"Kita semua harus mendukung agar pilkada nanti berjalan aman dan lancar. Kita harus mendukung aparat keamanan menjaga daerah agar tetap kondusif," harap Khozaini.
Politisi Partai Hanura ini juga meminta KPU mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif 2019 lalu. Berbagai kekurangan yang terjadi harus diperbaiki agar tidak sampai terulang saat pilkada nanti.
Dia juga meminta Badan Pengawas Pemilu untuk meningkatkan pengawasan agar pelanggaran dalam pilkada nanti dapat ditekan. Ini penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas pilkada dan hasilnya.
Baca juga: BKSDA pasang jerat tangkap buaya penyerang warga Kotim
Baca juga: Partisipasi pemilih pilkada Kotim diharapkan tidak menurun