Sampit (ANTARA) - Seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah didorong mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Kami terus memantau realisasi penyaluran dari waktu ke waktu. Bagi yang masih ada kendala, kami coba bantu agar semua prosesnya berjalan lancar," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Hawianan di Sampit, Kamis.
Berdasarkan jadwal, penyaluran bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan ini sudah memasuki penyaluran tahap III. Namun faktanya, masih ada desa yang bahkan sama sekali belum menyalurkan bantuan tersebut.
Dari 168 desa, semuanya sudah melaksanakan musyawarah desa untuk menetapkan daftar nama calon penerima bantuan. Namun dari jumlah tersebut, ada 160 desa yang sudah menyalurkan BLT-DD tahap I, sedangkan delapan desa lainnya belum menyalurkan.
Jumlah BLT-DD tahap I yang sudah disalurkan 160 desa mencapai Rp7.131.600.000 untuk 11.886 kepala keluarga. Untuk bantuan tahap II tercatat baru ada 60 desa yang sudah menyalurkan dengan total anggaran Rp3.018.600.000 untuk 5.031 kepala keluarga.
Sementara itu untuk BLT-DD tahap III, baru sedikit desa yang sudah menyalurkan. Ada enam desa yang menyalurkan dengan total anggaran Rp354.000.000 untuk 590 kepala keluarga penerima bantuan tersebut.
Baca juga: Legislator ini dukung penuh penghentian reklame rokok di Kotim
Hawianan mendorong desa yang belum menyalurkan BLT-DD segera mempercepat prosesnya sehingga bantuan tersebut secepatnya disalurkan kepada masyarakat. Bantuan itu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi sulit akibat dampak pandemi COVID-19.
"Dananya sudah siap di kas desa masing-masing. Kalau mau mengambil dana untuk disalurkan, mereka harus melengkapi persyaratan. Ada perkades (Peraturan Kepala Desa) tentang siapa saja yang berhak menerima BLT-DD berdasarkan hasil musyawarah desa khusus," ujar Hawianan.
Hawianan juga sempat menyinggung teknis penyaluran di desa-desa kawasan pelosok. Perlu terobosan pemerintah desa agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah desa melakukan jemput bola menyerahkan BLT-DD ke kantong-kantong penerima. Jika warga yang harus datang ke kantor desa, dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi justru lebih mahal dari bantuan yang akan diterima.
Baca juga: Ternyata ini penyebab internet di Kotim hari ini lelet
Baca juga: Pemkab Kotim harus mengantisipasi ancaman banjir parah